BIAN Desak Inspektorat Usut Dugaan Penyimpangan ADD/DD Siri-sori Sarani dan Lawawang

Herman Siamiloy

Ambon, ambontoday.com – Badan  Investigasi Aset Negara lembaga non pemerintah yang dibentuk karena berkomitmen memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi dalam kerangka tugas BIAN adalah musuh bersama seluruh anak bangsa yang harus diberantas mulai saat ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi bangsa ini di masa mendatang.

Sejauh ini Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) telah menjadi ’’sarang empuk’’ marak terjadinya praktik korupsi perangkat negeri/desa, sehingga menyeret banyak kepala desa/Raja di Tanah Air, tak terkecuali di Maluku.

Akibat penyalahgunaan ADD/ADD menyebabkan pembangunan di perdesaan atau negeri-negeri adat di Maluku terhambat dan masyarakat desa/negeri adat kian tertinggal di tengah derasnya pembangunan. Di Negeri Siri-sori Sarani, Pulau Saparua, Kecamatan Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, misalnya selama kurun lima tahun terakhir penggunaan ADD/DD oleh pemneg setempat sangat tertutup dan tak tampak pembangunan fisik berarti di sana. ’’Setiap tahun DD/ADD Siri-sori Sarani berkisar Rp 1 miliar ke atas. Kalau selama 5 tahun berarti lebih kurang Siri-sori Sarani mendapat ADD/DD sekitar Rp 10 miliar.

Dari jumlah itu 70 persen untuk pemberdayaan, sedangkan 30 persen untuk fisik. Kenyataannya, sesuai laporan masyarakat setempat, tak ada pembangunan fisik apapun yang signifikan oleh pemneg Siri-sori Sarani. Kalau proyek fisiknya saja tidak jelas, bagaimana pula dengan program-program pemberdayaan,’’ ungkap Herman Siamiloy, salah satu Koordinator BIAN Wilayah Maluku kepada pers di Ambon, Kamis (23/1).

Untuk program pemberdayaan di Siri-sori Sarani seperti cengkih dan pala, ungkap Herman, sampai saat ini tidak jelas arahnya dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan proyek tersebut pun tak jelas. ’’Saya heran mendengar laporan masyarakat Siri-sori Sarani seperti itu. Karena itu, seluruh ADD/DD Siri-sori Sarani selama lima tahun ini harus diaudit Inspektorat Maluku Tengah. Inspektorat Maluku Tengah jangan diam dong, harus bergerak untuk menyelamatkan uang Negara,’’ tekan Herman.

Di bagian lain Herman juga mendesak Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk mengaudit penggunaan ADD/DD di Desa Lawawang, Pulau Masela, Kecamatan Pulau-pulau Babar, yang sesuai laporan masyarakat setempat sangat bermasalah. ’’Saya memperoleh informasi dari masyarakat Lawawang kades di sana jarang berada di tempat dan penggunaan ADD/DD oleh kades dan staf tidak transparan, dan selama ini tidak ada proyek-proyek fisik yang dikerjakan di sana. Saya minta Inspektorat MBD segera mengaudit ADD/DD Lawawang secepatnya,’’ serunya.

BIAN, tegas Herman, akan mengumpulkan seluruh data-data dan fakta untuk selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku jika penyalahgunaan ADD/DD di Siri-sori Sarani dan Lawawang tidak serius diaudit Inspektorat masing-masing. ’’Ini bukan gertak kosong. Kami akan tindaklanjuti hal ini,’’ pungkas Herman. (AT/lamta/ROS)

 

author