ADD Dan DD Tidak Transparan

No comment 348 views

Ambon, Ambontoday.com – Pemerintah Kota Ambon dalam sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melaporkan bahwa tidak ada satupun Desa atau Negeri yang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak diatur sesuai dengan aturan dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah Desa wajib mempublikasikan APB Negeri /Desa dan Laporan Revitalisasi Anggarannya kepada publik.

Selain itu, hasil evaluasi ADD dan DD Tahun 2016 membuktikan bahwa masih terdapat desa/negeri yang tidak mempunyai Kades atau Raja definitive. Hal ini berakibat pada komunikasi antara penjabat kades atau raja, BPD atau Saniri dan perangkat dalam menjalankan proses-proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Disisi lain, terdapat konflik antara pemerintah desa atau negeri dengan BPD atau Saniri, tidak semua desa atau negeri mengaplilasikan Siskeudes dari tahap Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan, terlambatnya pelaporan dan Penetapan peraturan negeri dan peraturan desa tentang APBdes ttg apbdes dan laporan pertanggungjawaban, dan Anggaran Dana Desa belum 100 persen serta belum ada pelimpahan kewenangan dari Walikota terkait kewenangan desa atau negeri.

Maka dengan demikian, Pemerintah Kota telah mempersipakan pelaksanaan ADD dan DD Tahun 2017 diantaranya, Pagu ADD adalah Rp. 15.9 M dengan rata-rata desa adalah Rp. 530 Juta, sedangkan Pagu DD adalah Rp. 28,4 M dengan rata-rata desa adalah Rp. 943 Juta, sehingga Total Pagu adalah Rp. 44.3 M dengan rata-rata Total adalah Rp. 1,4 M untuk lima kecamatan dan 30 desa di Kota Ambon

Sementara itu, Sambutan Penjabat Walikota Ambon yang dibacakan oleh Asisten I Sekertaris Kota Ambo, Anngonoto Ura mengatakan , persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ntidak diikuti secara baik sehinnga Pemerintah Kota masih terlambat dalam memenuhi persyaratan tersebut.

“Tahun 2017, permaslahan yang dihadapi di tahun sebelumnya tidak terulang lagi ditahun ini,” harap Ura.

Diakui, pemakaian dana desa ini harus dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pengawasan perlu ditingkatkan baik dari masyarakat dan personal, dan dari Inspektorat secara bersama –sama mengawal sehingga aprogram yang ditetapkan dapat diselesaikan dengan sebaiknya. (AT-009)

author