Pemkot Gelar Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Penyusunan APB Desa/Negeri Tahun 2017

Ambon, Ambontoday.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon menggelar Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa/negeri (APBdes) Tahun 2017 bagi aparatur pemerintahan Desa/Negeri di Kota Ambon yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanna UU No.6 Tahun 2014 tentang desa serta peraturan pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat, ungkap Ketua Panitia dalam laporannya di Pasific Hotel, Selasa (21/2).

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menginformasikan tentang substansi Dana Desa Tahun 2017 dan tercapainya persamaan presepsi dalam menyusun APBdes/negeri Tahun 2017,serta terlatihya aparatur di desa/negeri dalam penyusunan APBdes/negeri di Kota Ambon.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah 150 irang yang terdiri dari kepala desa/negeri bersama staf, Ketua BPD Saniri/Negeri dan Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon.

Sambutan Penjabat Walikota Ambon yang dibacakan oleh Sekertaris Kota Ambon, A.G.Latuheru mengakatan, desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga, pengurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat.

“Posisi desa sebagai subjek hukum yang menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset dan sumberdaya menjadi miliknya dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemrintagan demi kepentinfan masyarakat,” ungkap Latuheru.

Diakui, UU desa juga mengisyaratkan untuk pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara demokratis dan disepakati dalam musyawarah desa yakni diselenggaarakan oleh BPD.

Selain itu, Penetapan perioritas penggunaan dana desa yang disosialisasikan, dapat dikelola berdasarkan tata kelola desa/negeri yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa secara terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Ambon selalu berupaya menerapkan prinsip-prinsip gren Goverment dan upaya menata pemerintahan baik kota dan desa, yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa/negeri yang membutuhkan perencanaan dan ketelitian.

“Dalam melaksankan proyeksi pembangunan, sistim dan struktur pemerintahan desa dan negeri di Kota Ambon yang maju pasti membutuhkan pedoman mengenai tata kelola keuangan desa yang baik,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Latuheru bahwa semua regulasi perlu diatur agar aparatur pemerinfahan desa dan negeri Kota Ambob dapat berjalan melaksanakan tugas dengan baik dan berkembang maju dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, maka sepatutnya kita meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan dilingkungan kerja pemerintah desa maupun negeri.

Dijelaskan, paket reformasi keuangan desa secara paradigma telah merefornasi bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, meliputi bidang penganggaran, pencatatan dan bidang pelaporan keuangan desa.

“Perubahan paradigma merupakan implikasi dari tata kelola pemerintahan yang semakin mengedepankan desa/negeri sebagi basis pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Ambon,” cetusnya.

Latuheru menegaskan, pembangunan bukan saja tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh institusi dan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang atau aspek pembangunan lainnya.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam merancang pengembangan kawasan pedesaan secara terpadu, mencakup kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, politik, sumberdaya, pertahanan dan keamanan.

Ditambahkan, penyusunan pengelolaan keuangan desa/negeri masih mengalami hambatan. Untuk itu, sangat diharapkan dapat terciptanya pengelolaan keuangan desa/negeri yang ekonomis, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel melalui anggaran berbasis kinerja juga menjadi tersendat.

“Pemkot Ambon berupata mencari solusi baik dengan memberikan pendampingan dan asistensi pengeloaan keuangan desa mulai dari perencanaan,

Penatausahaan dan pertanggunghawaban keuangan desa dan negari di Kota Ambon,” terangnya.

Oleh karena, segala pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa baik tahun 2016 daoat dipertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tahun anggaran 2017 ini, prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program bidang pelaksanaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu juga, telah ditetapkan alokasi dana desa sebesar Rp. 15.5 Miliar, yang mana ADD diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan aparatur desa, operasional perkantoran, tunjangan dan operasional BPD saniri/negeri, operasional PKK serta tunjangan RT/RW.

“ADD masih sangat minim bagi peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan aparatur penyelenggara pemerintahan desa/negeri, namun pelayanan kepda masyarakat yang didasarkan pada prinsip negeri yang sangat berdampak positif bagi pembangunan Kota Ambon di Tahun 2017,” harapnya. (AT-009)

author