Ombudsman : BPN Kota Ambon dan Provinsi Tak Miliki Bukti Eigendom Verponding

Ambontoday.com. Ambon.- Ombudsman RI Perwakilan Maluku dalam tanggapannya terhadap surat pengaduan yang disampaikan Dewan Komite Daerah Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (DKD PAN) Kota Ambon Nomor 04/DKD.AMD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, dimana dalam surat itu DKD PAN melaporkan Kakanwil Agraria dan TR/BPN Provinsi Maluku sebagai terlapor 1 dan BPN Kota Ambon sebagai terlapor 2.

Laporan tersebut terkait adanya penerbitan sejumlah sertifikat oleh terlapor pada tanah ex Eigendom Verponding Nomor.986 dengan dalil tanah negara, diantaranya, SHM No.79, SHM No.111, SHM No.112 dan SHM No.140.

Tapi dari luas dan tata cara pemberiannya, hak itu “Batal” berdasarkan aturan tentang Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah Negara yang berlaku pada saat hak-hak tersebut yakni, Permendagri nomor 1 tahun 1967 dan Permendagri nomor 6 tahun 1972.

Sementara itu, dalam surat Ombudsman RI Perwakilan Proovinsi nomor: 0127/SRT/ORI-AMB/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015, ada klaim atas kepemilikan persil ex Eigendom 986 dari PT.Maluku Membangun dengan menyodorkan sejumlah bukti surat.

Surat-surat bukti itu telah diteliti oleh Ombudsman dan nampak autentikasinya tidak meragukan, karena tidak bisa dibantah oleh 2 Terlapor (BPN Provinsi, BPN Kota Ambon). Sebaliknya 2 Terlapor tak bisa menunjukan bukti apapun ketika didatangi Ombudsman.

Terkait persoalan ini, diduga ke-2 terlapor telah melakukan “maladministrasi” dengan menerbitkan sejumlah SHL selama ini.

Terkait surat dari Obudsman tersebut, Direktur Utama PT.Maluku Membangun, Lutfi Attamimi selanjutnya akan berangkat ke Jakarta untuk berproses lebih lanjut di Obudsman RI.

“Saya bersama tim dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta untuk berproses lebih lanjut terkait dengan persoalan ini. Selain itu, surat Ombudsman ini juga dapat dijadikan referensi bagi pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku untuk segera melakukan telaah dan bedah kasus terhadap tanah Eigendom Verponding sebagaimana yang telah disetujui oleh mantan Gubernur sebelumnya,” jelas Attamimi. (AT-008)

author