Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Melebihi Target Sebesar 1.3 Milyar

Ambon, Ambontoday.com – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku menggelar rapat forum SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP se-Kabupaten/Kota di Maluku, yang berlangsung selama dua hari di Elizabeth Hotel, Jumat (17/3/2017).

Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan dimaksud sebanyak 50 orang yang berasal dari SKPD terkait dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP se-Kabupaten/Kota di Maluku.

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum M. Lopulalan mengatakan, forum SKPD ini memiliki nilai yang strategis dan signifikan dengan derap pembangunan daerah dalam rangka memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk pengembangan dan peningkatan investasi, penyiapan lebijakan dan peraturan di bidang penanaman modal.

Oleh karenanya, semua peserta mampu untuk membangun peningkatan dan proyek penanaman modal baik di dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Diakui, perkembangan realisasi investasi di Provinsi Maluku Tahun 2016 sebabyak 28 proyek dengan nilai realisasi investasi Rp. 1.386.912.900.000,-. Nilai tersebut melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui BKPM RI sebesar Rp. 800.000.000.000 atau 173.36 persen.

Olehnya itu, diharapkan rapat ini dapat melahirkan konsep ide dan gagasan yang kontekstual sesuai tujuan, sehingga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Fauzan Chatib mengakui, forum SKPD adalah bagian dari sistim perncanaan sesuai dengan ketentuan UU tentang perencanaan Nasional, yang berawal dari forum SKPD, forum gabungan dan selanjutnya akan dilaksanka Musrembang Probinsi dan Musrembang Nasional.

“Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalukan rapat ini dalam rangka mengsingkronisasikan seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan penanaman modal dan PTSP di Provinsi Maluku,” Kata Chatib

Dikatakan, dinas ini adalah dinas baru, namun program yang dijalankan sama saja, akan tetapi lebih fokus kepada operasional terutama di dalam hal perijinan dari selufuh SKPD terkait yang dilimpahkan ke Dinas tersebut, untuk melaksanakannya.

“Jadi apabila masyarakat atau pengusaha yang mengurus ijin, tidak lagi mengurus pada dinas terkait, namun diurus pada dinas Penanaman Modal dan PTPS Provinsi Maluku,” ucapnya. (AT-009)

author