Masri: Aparat Desa Akan Jadi Peserta JKN

NAMLEA, Ambontoday.com – Guna mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berbagai upaya dilakukan BPJS Kesehatan, salah satunya adalah dengan menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tingkat Kabupaten Buru, Jumat (26/04/2019).

Forum ini dilaksanakan secara rutin di setiap kabupaten/kota, tujuannya adalah terciptanya sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat khususnya soal jaminan sosial kesehatan.

Forum yang dipimpin oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Buru, Masri dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulita, Kepala Dinas Kesehatan Kab Buru Anwar Prawira, Kepala Dinas Sosial Kab Buru Zubair Surniah, Kepala BAPPEDA Kab Buru Najib Hentihu, Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Buru Fahmy Uluputty, Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Buru Masna, Kasubid Kasda BPKAD Kab Buru Achmad Hasanuddin, Kepala Kabupaten Buru BPJS Kesehatan Asti Sanduan, Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cab Ambon Zainah Astuti, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Buru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Buru.

Agenda yang dibahas antara lain terkait cakupan kepesertaan JKN-KIS, kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS, distribusi KIS, sosialisasi kepesertaan bayi baru lahir, kolektibililtas iuran serta updating Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Masri menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen akan mendaftarkan seluruh aparat desa di Kabupaten Buru menjadi peserta JKN-KIS, yang kemudian akan disusulkan dengan tenaga honorernya melihat dari ketersediaan anggaran.

“Pemerintah Daerah berkomitmen mendaftarkan seluruh aparat desa di Kabupaten Buru. Diharapkan sebelum semester 1 ini seluruh aparat desa sudah memiliki JKN-KIS” ungkap Masri.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan memberikan dukungan sosialisasi masif kepada masyarakat khususnya terkait bayi baru lahir yang wajib didaftarkan JKN-KIS sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018. Kemudian dukungan distribusi KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan himbauan kepada masyarakat terkait pembaharuan NIK.

Untuk kepatuhan terhadap badan usaha sendiri, Kejaksaan Negeri Buru yang akan mengawal apabila dalam waktu dekat ini belum ada kesadaran bagi badan usaha untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Afli menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan pemda Buru dan stakeholder terkait dalam mengawal program JKN-KIS ini.

“Saya sangat mengapresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Buru bersama BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder terkait, karena pada dasarnya program negara ini merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan kesejahteraan sosial kesehatan kepada masyarakat banyak” tutup Afli. (AT-009)

author