Babak Baru SPBU Transit Passo, Jefry Engka Kembali Gugat (Kyat) Ronny Rambitan Cs

Ambontoday, Ambon.- Nelson Jefry Engka, Direktur PT. MITRAKOE, pemilik sah bangunan SPBU yang terletak di Jln. Leo Wattimena, Desa Passo atau yang lazim dikenal ruas jalan transit passo, melalui kuasa hukum dari Bejana Law Office kembali menggugat Lidya Laurene (tergugat I), Christiano Rambitan (tergugat II) serta Ronny Rambitan (turut tergugat I) atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kyat beserta beberapa pihak lainnya.

Gugatan yang telah didaftarkan di PN Ambon pada 24 Mei 2019, atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat.

Kepada media dalam konferensi pers yang dilkukan di Hotel Amboina, Jumat 24 Mei 2019, Ir.Eduard Rudy Suharto, S.H selaku Ketua tim kuasa hukum didampingi I Nyoman Yudha Subastiyan, S.H., C.LA., CLI. menyampaikan, setelah mendengar cerita kliennya, diduga ada unsur penyiasatan yang dilakukan para tergugat dalam akta jual beli lahan SPBU itu.

Menurut Eduard, akta jual beli ketika disodorkan kepada Penggugat bersama Josina Alice de FRETES (almarhum isterinya) dengan iming iming janji bahwa pihak tergugat akan membayarkan hutangnya di Bank sehingga pihak penggugat bersama isterinya diminta menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut.

Ketika AJB sudah ditandatangani biaya pembelian lahan SPBU sebesar 2 Miliar itu tidak pernah diterima penggugat sampai saat ini, karena menurut pihak tergugat sebagai pembeli, biaya pembelian lahan itu sudah dikonverskan ke dalam pembayaran hutang piutang penggugat di Bank.

“Hutang piutang kan ada perjanjinya di akta notaris. Jadi yang patut kita cermati di sini bahwa prinsip jual beli harus terang dan tunai itu menurut hukum kenotariatan maupun hukum yang berlaku di negara republik indonesia.

Pada saat terjadi AJB itu mungkin banyak sekali kejadian yang tidak terang dan tunai. Contoh yang tidak terang itu asal usul pembayaran itu dari mana, dari utang piutang yang dikonfersikan dengan jual beli, artinya ada keterpaksaan di sini bahwa patut dicermati jual beli tidak boleh berasal dari utang piutang.

Jual beli harusnya Tunai, itu pun dilanggar asasnya oleh notaris kenapa pada saat tanda tangan tidak ada pembayaran tunai dan bisa dicek di rekening masing-masing ada gak uang dua miliar ditransfer ke rekening penggugat, mana mungkin uang dua miliar diambil terus diserahkan di depan notaris dengan jumblah yang sebegitu besar,” jelas Suharto.

Dirinya mengatakan, entah bagaimana sehingga kasus sebelumnya Kliennya kalah saat putusan akhir.

“Kami dari tim kuasa hukum yang baru menganalisa bahwa AJB itu adalah sesuatu yang cacat walupun kami dipaksa sebagai kuasa hukum untuk menyetujui AJB tersebut dengan klain kami dikarenakan sudah diputus oleh pengadilan, namun dimana letak kejanggalannya bahwa dalam akte jual beli tersebut disampaikan tanah dan bangunan diatasnnya sudah dilakukan jual beli oleh almarhum Josina Alice de FRETES dan bapak Jefri.

Saya tegaskan sekali lagi bahwa majelis menyepakati untuk mengesahkan AJB dan AJB tetsebut tertulis tanah dan bangunan di atasnya menjadi objek jual beli. Disinilah letak kejanggalannya, tanah dan bangunan, sementara bangunan adalah milik PT. MITRAKOE, sedangkan tanah itu milik almarhum Alice de Fretes dan Jefry, sementara AJB yang menantangani adalah almarhumah dan pak Jefri didapat dari hasil penyiasatan.

Beliau dibujuk rayu, didatangkan kerumahnya tergugat disuruh tandatangan kemudian terjadilah AJB tersebut. Dan saya menganalisa bahwa obyek tanah dan bangunan itu hanya ada di hukum luar negeri, di hukum indonesia jual beli tidak berlaku vertical, itu berarti kalau menjual obyek dan tanah bangunan di atasnya harus di pastiakan dulu bahwa tanah itu milik siapa dan bangunan itu milik siapa, kami melihat bangunan itu milik PT.MITRAKOE, tanah milik almarhumah dan pak Jefri.

Artinya pelepasan obyek bangunan harus terpisah dengan tanah, bangunan ini kalau mau diperjual belikan harus menggunakan RUPS dari PT. MITRA KOE yang menyetujui jual beli tersebut dan Direktur serta pemegang saham yang lain harus menandatangani RUPS tersebut, siapa pemegang saham yang lain? Yaitu pak Jefri selaku Direktur dan komisaris dan terlepas dari pada itu kalo dia bertindak sebagai pribadi maka penjualan ini tidak sah,” paparnya.

Bangunan di atasnya milik PT. MITRA KOE sementara pada saat pak Ronny Rambitan Cs menguasai SPBU tersebut dia juga menguasai bangunan di atasnya selama bertahun tahun kurang lebih sekitar delapan tahun lebih, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penggugat.

“Intinya, klien kami pak Jefry bersama almarhum isterinya saat menandatangani AJB tersebut hanya bertindak untuk status tanah, namun pada bangunannya kita akan menggugat ke pengadilan itupun dengan asumsi dikarenakan sudah ingkrah artinya sudah disahkan oleh pengadilan seandainya pengadilan tidak mengesahkan kami selaku kuasa hukum tidak diperbolehkan untuk menggugat itu bangunan karena belum sah, tapi karena pengadilan sudah mengesahkan maka sudah ada pelanggaran hukum di situ.

Seandainya majelis masih bertindak dengan memutuskan kelak tidak dengan asas keadilan atas fakta yang ada, maka dapat dipastikan ada sesuatu yang terjadi dalam proses hukum ini kedepan karena secara obyektif, defakto,deyure bahwa bangunan itu bukan milik Ronny Rambitan, yang dimiliki hanya tanah kalo dia mendahlilkan dengan putusan yang terjadi sebelumnya,” tandas Suharto.

Selain itu, Lidia Gosal, S.H., M.Kn. juga masuk dalam tergugat IV, karena sebagai notaris, dirinya diduga telah bersekongkol dengan Rony Rambitan Cs dengan melakukan panandatanganan akta jual beli yang harusnya berlangsung secara resi di kantor notaris malah dilakukan di kediaman Rambitan.

Sementara itu, Jefri Engka pihak Penggugat dalam kesempatan itu menyampaikan, dirinya berharap melaui tim kuasa hukum yang baru nanti segala proses dapat berjalan lancar dan pada akhirnya pihak pengadilan dapat memutuskan yang seadil adilnya atas persoalan yang dihadapi. (AT008)

author