Sekda Harap Masukan Kemenpan Perbaiki SAKIP Maluku

AMBON, Ambontoday,com – Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB), memberikan masukan bagi penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Maluku tahun 2017.

Harapan tersebut disampaikan Sekda dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia pada acara Pembinaan dan Penguatan SAKIP Provinsi Maluku tahun 2017, di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (9/5/2017).

Sekda katakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku mengharapkan ada masukan dari Kemenpan – RB, untuk mempercepat penanganan kendala atau masalah yang dihadapi, dalam perbaikan SAKIP Provinsi Maluku.

“Kami juga berharap, Kemenpan – RB melihat upaya Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk melakukan perbaikan SAKIP sebagai bentuk motivasi kerja yang positif, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Sekda, sembari berharap Kemenpan – RB dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai SAKIP Tahun 2016.

Sekda mengakui, ada sejumlah kendala atau masalah yang dihadapi daerah ini, dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

“Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pada Bab VI, yang intinya memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, belum memuat Indikator Kinerja yang menunjang sasaran dan tujuan yang dicapai,” ungkap Sekda, terkait kendala penyusunan LKIP tersebut.

Selain itu, menurut Sekda, belum juga ditetapkannya indikator kinerja yang mengacu pada sasaran strategis, yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Termasuk sasaran maupun indikator tahunan, yang disebut Sekda, juga belum jelas atau mengambang, belum jelas prioritas, sasaran dan indikator.

“Masalah lain, belum dilaksanakan evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai Pergub Nomor 148 Tahun 2009, tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,” tuturnya.

Point terakhir, yang disebut Sekda, terkait masalah yang dihadapi daerah ini, dalam penyusunan LKIP, yakni Sasaran dan Indikator Kegiatan SKPD yang belum terukur.

Meski begitu, Sekda juga memaparkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang disebutkannya.

“Telah dilakukan pertemuan dengan instansi terkait, yaitu Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat, yang intinya agar segera dilakukan perubahan-perubahan terhadap permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi,” ujar Sekda.

Lebih lanjut dia mengingatkan, akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

“Karena itu, SAKIP dan LAKIP, lahir sebagai upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance),” tandasnya.(AT-009)

author