Kejati Diminta Tindaklanjuti Dugaan Korupasi Di PUPR Aru

Aru, ambontoday.com – Diduga ada bau korupsi pada proyek pembangunan Jalan Tunguwatu-Gorar-Lau Lau-Kobraur- Napar
(STA 21+100 42+200) di Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai kelender kerja belum rampung 100 persen, diduga laporan tahunan dimanipulasi.

Proyek jalan sepanjang 33 kilo milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun
Anggaran 2018, terindikasi terjadi mark up.

Tidak hanya itu, dokumen pencairan 100 persen terkait proyek Rp. 36 miliar itu diduga kuat dipalsukan oleh Kepala Dinasa PUPR Aru, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama Konsultan
Pengawas CV. Caroliv dan Kontraktor Pelaksana PT. Purna Dharma Perdana.

Menurut informasi dari informan ambontoday.com di Aru, menyebutkan, bahwa waktu pekerjaan proyek tersebut adalah 150 hari kalender. Artinya, bahwa pekerjaan tersebut mestinya sudah selesai sejak 21 Desember 2018.
Namun faktanya, pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat itu, belum rampung 100 persen.

“Saya bingung, pekerjaan tersebut belum rampung sesuai batas hitungan kelender, namun laporan dalam bentuk dokumen, disampaikan rampung 100 persen” kata sumber yang enggan identitasnya dipublikasikan.

Ironisnya, ujar sumber, anggarannya pun diduga telah cair 100 persen, namun pekerjaannya belum kunjung selesai dikerjakan, tindakan yang dilakukan Kepala Dinasa PUPR Aru Edwin Pattinasarany dan PPK Jefry Enos harus bertanggungjawab.

“Saya bingung dan menduga, pekerjaan belum selesai, pencairan sudah dicairkan 100 persen, jika dugaan tersebut benar maka Kadis dan PPK harus bertanggungjawab” ujar sumber.

Dugaan tindak pidana korupsi, ujar sumber, telah dilaporkan ke pihak yang betwajib yakni, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, namun hingga kini belum juga ada ujung penyelesaiannya.

Sumber meminta agar pihak Kejati Maluku segera menindaklanjuti dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek bermasalah tersebut.

“Saya sangat mengaharapkan, pihak Kejati serius dalam menyikapi atau merealisasikan leporan yang sudah dilaporkan” harap sumber. (AT – tim)

author