Terpidana Kasus Alkes Tak Masuk Daftar Pecat Benarkah N dan AML Ajukan PK

RSUD MASOHI

Masohi, ambontoday.com – Dapat dipastikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, para terpidana kasus korupsi Alat-alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) Nirwati (N) dan Abdul Muthalib Latuamury (AML) sudah menghirup udara segar. Ini lantaran putusan MA kepada keduanya memang sudah hampir rampung dijalani keduanya.

Untuk diketahui, Nirwati dipidana selama  4 tahun 6 bulan penjara sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 2803 K/PID.SUS/2015, sedanget Tomia Baru, Kelurahan Letwaru, Kota Masohi.

La Rawain bersama sang istri, Nirawati, terciduk saat habis berbelanja dan hendak pulang ke rumah.

“Maaf ya, kita harus pulang. Soalnya, jam 5 sudah harus kembali ke rutan lagi,” pamit sang suami Nirwati.

Dengan kenyataan ini, maka sudah dipastikan, AML juga segera menjalani masa Asimilasi karena selisih masa hukuman keduanya hanya 9 bulan saja. Setelah menjalani asimilasi, tinggal satu tahapan lagi berupa Pembebasan Bersyarat, maka keduanya secara sah menjadi orang bebas.

“Iya, setelah asimilasi, tinggal menjalani PB saja, lalu bebas murni,” sebut mantan pegawai Rutan Masohi, E Renoat.

N dan AML, diketahui tidak termasuk dalam daftar  ASN Terpidana Korupsi yang akan menjalani pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurut Kepala Biro Hukum Sekda Malteng,  Masuhaji Tuakia yang dikonfirmasi menyangkut beredarnya daftar nama ASN terpidana Korupsi yang siap dipecat, menyebut, nama keduanya tidak tercantum karena sedang melakukan upaya hukum lanjutan.

“Putusan keduanya belum Inkrah. Dan, mereka sedang mengupayakan langkah hukum lanjutan,” katanya.

Cilakanya lagi, baik N maupun AML, hingga kini masih berstatus PNS. Ini terbukti dengan masih dibayarkannya gaji keduanya oleh Pemkab Malteng. Nama AML dan N masih ada dalam daftar gaji kolektif di Bagian Keuangan sekkab Malteng. Dan, gaji tersebut tetap dusalurkan oleh bendahara gaji RSUD Masohi, tempat keduanya dulu mengabdi sebagai ASN.

Menurut Juru Bayar gaji RSUD  Masohi, Edy Ukru saat pihak keuangan, termasuk dirinya tidak memiliki kewenangan apapun untuk memberhentikan pembayaran gaji ASN.

“Pada Unit Kerja RSUD Masohi, jangankan saya atau bendahara umum, direktur sekalipun tidak berhak memberhentikan pembayaran gaji PNS,” jawab Ukru kepada wartawan.

“Kecuali SK Bupati tentang pemberhentian pembayaran gaji (AML dan N) sudah ada. Tapi selama ini kan tidak ada. Jadi Gajinya tetap kita bayarkan” ungkapnya.

Untuk diketahui, proyek Alkes dan KB RSUD masohi tahun 2012 bernilai 6,5 Milyar.  Dari hasil perhitungan kerugian negara, kasus ini mengakibatkan  kerugian sebesar Rp. 2 Milyar. (Moce)

author