Keluhan Kembali Muncul, Tujuh Bulan Tak Diupah

Saumlaki, ambontoday.com – Tujuh bulan mengabdi sebagai staf ahli di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), lima staf ahli dilupakan.

Lima staf ahli yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Dewan (Sekwan) KKT yang menerima pembayaran gabungan, belum menerima gaji (gaji-red) mereka sejak bulan Januari hingga bulan Juli, untuk media kebangkitan, staf ahli Gerindra Nikolas Frets Besitimur, S . Jadi dikantor legislatif KKT.

“Kami pantas menerima karena keluarga kami butuh dinafkai, sudah enam bulan jalan tujuh, kok upah kami belum juga dibayar, ada apa dengan semua ini” kata Besitimur.

Terkait keterlambatan pembayaran donor, dikatakan Besitimur, dari lima staf ahli pada lima fraksi, dua disetujui tidak aktif dan baru disetujui bulan Mei 2019, jadi SK yang akan diorbitkan Sekwan yang dibuat jadi memperhambat proses pembayaran menerima.

Dikatakan juga, masalah ini bukan baru terjadi pada Tahun ini namun, awal setelah alat – alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar di bentuk hingga sekarang, nasib kami terus seperti ini. Tidak ada perhatian khusus terhadap hak – hak kami di Lembaga DPRD kemudian kemudian bahkan kita ngotot dan mengambil cara lain barulah tergerak untuk menerima – menerima kami di selesaikan, ini manajemen dan kebijakan yang sangat keliru.

“Sementara Pihak Keuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat kami mengkonfirmasi itu, Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diserahkan ke keuangan tetapi belum ada tanggapan dari pihak keuangan. Kami telah membuat permintaan dan sudah memasukkan ke dinas keuangan, namun ini dari pihak keuangan yang belum membuat pencairan, ”kata pihak keuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat melibatkan oleh kami staf ahli Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Duharapkan ada perhatian dari pihak keuangan, jika tidak dioerhatikan maka kami akan melaporkan kepihak kepolisian tentang kejaksaan, karena kami bekerja selama satu semester ini, seakan kami membahas sebela mata oleh pihak eksekutif dalam hal ini pihak keuangan daerah” harapnya. (AT / meky)

author