Pemkot Ambon Gelar Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun 2018

Ambon, ambontoday,com – Pemerintah Kota Ambon melalu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon menggelar Sosialiasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Oedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Sambutan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang diwakili oleh Sekertaris Kota Ambon, A.G. Latuheru mengatakan, rencana kerja Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke empat pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“RPJMN akan dijadikan pedoman bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun RKP, serta juga mengikuti arah kebijakan dan persiapan untuk mengimplementasi visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota Ambon sesuai hasil Pilkada yang telah berlangsung,” kata Latuheru dalam sambutannya di Pasific Hotel, Kamis (27/7/2017).

Ia jelaskan, berkaitan dengan itu maka pedoman penyusunan APBD 2018 harus memiliki sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Yang dimaksud dengan hal ini adalah tidak bisa kebijakan yang diambil bertentangan dengan pemerintah pusat,” akuinya.

Selain itu, prinsip – prinsip APBD harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Lanjutnya, kebijakan Penyusunan APBD terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah harus tertera dan terukur secara rasional dan memiliki kepastian hukum.

Lebih rinci dijelaskan, Teknis penyusunan APBD harus disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD sesuai jadwal yang ditentukan oleh peratutan Perundang -undangan yang dimulai dari penyampaian rencana RAPBD, rencana PPAS sebagai dasar untuk penyusunan dan penyampaian rancangan Perda tentang APBD 2018 paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala Daerah dan Penetapan Perda APBD 2018 yakni 31 Desember 2017, setelah memperoleh hasil evaluasi dari Gubernur Maluku.

“Kita harus serius terkait masalah ini, apabila kepada daerah terlambat menyampaikan RAPBD kepada DPRD maka kepala daerah tersebut terkena sanksi, sebaliknya apabila telah disampaikan ke DPRD dan terlambat untuk membahas maka akan mendapat sanksi terutama Pimpinan DPRD,” terangnya.

Oleh karena itu, untuk diketahui bahwa peraturan Pemerintah sekarang tidak main-main dalam pengembangan suatu daerah di Indonesia.

“Kita di daerah tidak boleh main-main karena apa yang telah disampaiakn dari pusat harus dipedomani dalam kerja sehari-hari,” cetusnya.

Ia tambahkan, hal khusus lainnya yang menjadi oerhatian dalam penyususnan APBD Tahun 2018 diantaranya ; pertama, kegiatan-kegiatan administrasi yang tidak dipungut biaya sesuai ketentuan tidak diperkenankan dianggarkan dalam RAPBD.

Kedua, dalam rangka pengembangan bidang pelayan dasar, seperti pendidikan harus mengalokasikan anggaran 10 persen, kesehatan 10 persen, Dana Desa 10 persen.

“Jadi apabila tahun 2018 kita tidak mampu mengalokasikan dana desa 10 persen total dengan transfer dikurangi dengan Dag maka dengan Daug maka Dana Alokasi Khusus akan dipotong,” terangnya.

Untuk diketahui, sekarang ini Pemkot Ambo baru mencapai 2 persen. Hal ini masih jauh dari apa yang dioerkirakan oleh Pemerintah Pusat. (AT-009)

author