Attamimi Tegaskan 26 Agustus Kanwil ATR/BPN Berikan Jawaban Secara Terbuka dan Diliput Media, Ada Kebohongan dan Pemutarbalikan Fakta EV 986

Ambontoday.com. Ambon.- Direktur PT.Maluku Membangun (MM) , Lutfi Attamimi menegaskan agar pihak ATR/BPN Maluku pada Senin 26 Agustus 2019 nanti dalam memberikan jawaban atas tuntutan PT Maluku Membangun pada 19 Agustus 2019 kemarin, harus saling berhadapan dan tidak perlu menggunakan surat menyurat juga harus melibatkan awak media.

Penegasan ini disampaikan Attamimi, menyusul komentar Kepala Bidang Masalah Sengketa Pertanahan Kanwil ATR/BPN Maluku, W.O. Loppies , S.sos pada berita daerah di TVRI stasiun Maluku, yang mengatakan bahwa jawaban pihak kantor ATR/BPN Maluku atas tuntutan PT Maluku Membangun akan disampaikan lewat surat resmi, ditantang oleh Attamimi.

“Saya tidak setuju dengan cara penyampaian jawaban atas tuntutan PT Maluku Membangun seperti yang dikatakan Loppies. Untuk itu, pada Senin tanggal 26 Agustus nanti, saya akan langsung hadir di kantor ATR/BPN Maluku untuk mendengar secara langsung, dan apabila itu melalui surat maka surat itu akan saya buka dan baca dihadapan kedua pihak disertai kehadiran wartawan,” tandas Attamimi.

Dirinya menyesalkan sikap Kanwil ATR/BPN Maluku yang terkesan tertutup dalam persoalan ini sehingga pada saat penyampaian tuntutan PT Maluku Membangun tanggal 19 Agustus 2019 kemarin, awak media tidak diperbolehkan meliput pertemuan antara Kanwil ATR/BPN dengan PT Maluku Membangun, bahkan awak media yang meminta konfirmasi terkait pertemuan itu juga sama sekali tidak dilayani.

Attamimi juga mengatakan, PT Maluku Membangun sudah bosan dengan system surat menyurat yang akan dipakai oleh pihak Kanwil ATR/BPN untuk memberikan jawaban atas tuntutan PT. Maluku Membangun dikarenakan selama ini sudah terlalu banyak surat menyurat yang sudah dilakukan tetapi, tidak satupun menjawab tuntutan PT. Maluku Membangun.

Dalam keterangannya sesuai wawancara dengan TVRI dimana Loppies mengatakan, setelah berdialog dengan Lutfi Attamimi mereka sama sama menyepakati kalau Kanwil ATR/BPN akan memberikan jawaban itu paling lambat satu minggu, itu berarti Senin tanggal 26 Agustus 2019.

“Sesuai peneguran pak Lutfi itu kami sudah menyepakati jawaban atas teguran itu akan kami sampaikan secara tertulis. Tadi setelah berdialog dengan beliau, kami sudah menyepakati bahwa paling lambat satu minggu itu kami sudah bisa menjawab apa yang diinginkan sesuai dengan peneguran yang beliau sampaikan ke kami,” kata Loppies saat diwawancarai TVRI.

Sementara itu, terkait persoalan dan tuntutan PT Maluku Membangun terkait tiga persil lahan ex Eigendom Verponding (EV) nomor 986, 987 dan 988 sudah sejak lama dipersoalkan, namun pihak BPN terkesan tidak merespon hal itu.

Padahal, dalam menindak lanjuti laporan PT Maluku Membangun terkait dugaan malladministrasi yang dilakukan BPN di atas lahan Eigendom Verponding, pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku yang saat itu dipimpin oleh Elia Radianto, pernah memanggil pihak Kanwil ATR/BPN Maluku untuk memberikan keterangan seputar pengaduan PT Maluku Membangun.

Tepat tanggal 6 Maret 2014, ORI Maluku memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Maluku yang saat itu diwakili oleh Adeltje Pattinama, SH (Kepala Bidang Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Jacobis Tahalele, A. Ptnh (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, serta W.O. Loppies yang saat itu menjabat (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan) yang hadir untuk memberikan keterangan atas nama Kakanwil BPN Maluku.

Dalam keterangan mereka kepada ORI Maluku, bahwa wakah dari sertipikat hak milik No.469 atas nama Tan Vivi Pabula belum dapat ditemukan oleh Kanwil BPN Maluku sehingga akan diupayakan untuk mencari warkah asli tersebut sebagai alat bukti registrasi. Dan Sertipikat 469 yang dipersoalkan PT Maluku Membangun adalah benar benar terletak pada persil Eigendom Verponding 986.

Bahwa Eigendom Verponding 986 terdaftar pada kantor Pertanahan Kota Ambon atas nama Tan Sie Lae. Cs, tetapi tidak ada dokumen atau bukti asli maupun copy Akta Eigendom Verponding 986 pada Kanwil ATR/BPN Maluku.

Bahwa baik warkah maupun dokumen foto copy Akta Eigendom Verponding 986 yang pada data BPN terdaftar atas nama Tan Sie Lae akan dicari oleh Kanwil BPN.

Kemudian tanggal 17 Maret 2014 Assisten Ombudsman RI masing-masing Nur Iman Pelupessy dan Samuel Hatulely mendatangi Kanwil BPN Maluku sebagai tindak lanjut pertemuan 6 Maret 2014 dan bertemu dengan Adeltje Patinama, SH dengan maksud berkoordinasi sekaligus meminta bukti dokumen yang disertakan oleh pemohon Eighendom Verponding 986 yang terdaftar atas nama Tan Sie Lai, Cs tetapi Kanwil BPN tidak dapat menunjukan bukti tersebut.

Tanggal 24 Maret 2014 ORI perwakilan Maluku memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Ferdinand B. Soukotta, A.Pthn untuk meminta keterangan di kantor ORI Perwakilan Maluku.

Soukotta yang hadir saat itu didampingi Marjuki Koteng (Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara BPN Kota Ambon) yang memberikan keterangan bahwa, benar sertifkat Nomor 469 atas Nama Tan Vivi Pabula degan luas 2025 M² berada dalam persil Eigendon Verponding 986.

Kantor Pertanahan Kota Ambon tidak dapat membuktikan Warkah terkait penerbitan sertifikat Nomor 469, dan tidak dapat menunjukan bukti Eigendom Verponding 986 dalam bentuk asli maupun copy. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Ambon beralasan Warkah dan bukti copy dokumen registrasi Eigendon Verponding 986 telah terbakar pada saat kerusuhan Maluku tahun 1999.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kota ambon dalam kesempatan itu juga mengakui bukti penyetoran ke kas Negara oleh pihak pemohon/pelapor (PT Maluku Membangun) sesuai alat bukti yang dimiliki, karena merupakan kewajiban pemohon hak untuk menyetor atau membayar kepada Negara sebesar 50% dari dana yang harus disetor kepada Negara melalui Yayasan Dana Landerformsesuai Permendagri nomor: 6 tahun 1972 tentnag tata cara permohonan ha katas tanah, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1958 tentang likuidasi tanah tanah partikulir/bekas hak barat.

Sementara itu, menurut PT Maluku Membangun, alasan pihak Kanwil ATR/BPN Maluku maupun Kantor Pertanahan Kota Ambon terkait keberadaan warkah dan copyan dokumen registrasi Eigendom Verponding 986 atas nama Tan Sie Lae tidak sinkron dan terkesan di buat-buat.

“Kalau dibilang dokumen itu terbakar saat kerusuhan maluku 1999, sementara merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 99/Pdt.G/1997/PN.AB. halaman 33 dimana kesimpulan Pengadilan didasarkan pada fakta persidangan menyatakan tergugat I atas nama ahli waris Tan Sie Lae, turut tergugar Kantor Pertanahan Kota Ambon sama sekali tidak dapat menunjukan bukti tentang bidang tanah Eigendom Verponding 986 atas nam Tan Sie Lae.

Itu berarti keterangan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam 2 perkara baik di Ombudsman Perwakilan Maluku maupun dalam Putusan Pengadilan tahun 1997 sangat bertolak belakang dan tidak sinkron karena berdasarkan kebohongan dan pemutar balikan fakta,” tandas Attamimi. AT008

author