Beda Data, BPS Infokom Gelar FGD Bahas Publikasi MBD Dalam Angka 2019

Tiakur, ambontoday.com – Selasa 30 Juli lalu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya yang bekerjasama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar Forum Group Discusion (FGD) yang berlokasi di aula kantor Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Infokom Kabupaten MBD Ny. W.A.A.Petrusz SE.
Dalam arahan singkatnya Kepala Dinas Infokom menjelaskan, saat ini Badan Pusat Statistik kesulitan dalam merilis buku MBD dalam angka. Hal ini dikarenakan, data yang dimasukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sama dengan data yang dimiliki BPS sehingga perlu divalidasi Jelasnya. Ditambahkan, kesulitan inilah yang mengakibatkan sehingga data tersebut belum bisa di publikasi akibat ketidakcocokan data dan data yang dimasukan oleh OPD kepada Infokom juga sering berubah – ubah ungkap Kadis.
Olehnya itu lanjut Kepala Dinas bahwa, harus dilakukan sinergitas antara BPS sebagai pengolah data dan Pemerintah sebagai pemegang data. Dijelaskan pula bahwa saat ini ada 13 OPD yg belum memasukan data.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Maluku Barat Daya ….F. Bolohlabna S.St M.Si dalam penjelasannya mengatakan, publikasi kali ini sangat primadona. Karena bagaimanapun Semua memerlukan data ini sebab memuat seluruh potensi yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan ini Sangatlah berpengaruh terhadap investor sebab data harus sesuai dengan kondisi lapangan. Ini soal konsistensi data dari OPD ujarnya. Olehkarenanya forum ini dilaksanakan agar kami dapat mendengarkan klarifikasi dan masukan dari setiap OPD dalam rangka perbaikan dan pembobotan data pada saat buku MBD dalam angka dirilis. Sejalan dengaan kepala dinas infokom, Kepala BPS mengakui bahwa saat ini ada 13 OPD yang perlu mengklarifikasi datanya sebab data yang dipegang oleh BPS berbeda dengan yang disodorkan oleh Pemerintah daerah sehingga sulit bagi BPS untuk melakukan publikasi.
Menurutnya, Kalau mau masa bodoh kita (BPS) tinggal terbitkan saja namun ini soal kredibilitas BPS sehingga forum ini sangat menentukan publikasi dan rilis yang akan dilakukan. Dia menambahkan,
Publikasi tersebut akan dirilis pd 16 agustus 2019 mendatang namun perlu di upload pada situs resmi BPS
Dia menyebutkan salah satu inkonsistensi data yang diterima adalah pada Bidang pemerintahan dimana
Jumlah keputusan bupati dan peraturan bupati berbeda di beberapa tahun. Misalnya, data peraturan bupati versi sekretariat DPRD menyebutkan, pada tahun 2016 berjumlah 48 dan dan ditahun 2017 berjumlah 85 kemudian keputusan bupati tahun 2014 berjumlah 587, tahun 2015 berjumlah 673, tahun 2016 berjumlah 757 dan 2017 berjumlah 571. Sementara berdasarkan data yang diterbitkan bagian hukum Setda MBD menyebutkan, peraturan bupati pada tahun 2016 hanya berjumlah 38 dan pada tahun 2017 berjumlah 46 sementara jumlah keputusan bupati pada tahun 2014 hanya berjumlah 484, tahun 2015 berjumlah 479, tahun 2016 berjumlah 469 tahun 2017 berjumlah 569.
sementara itu menurut Kepala BPS sumber data tahun 2017 dan 2018 berbeda dimana data 2017 bersumber dari sekretariat DPRD sementara data 2018 sumbernya dari bagian hukum sekretariat Daerah Maluku Barat Daya. (AT/jeger)

author