DERITA BANK MALUKU SEBAGAI ASET DAERAH

Oleh: Julius R. Latumaerissa

Ambon, ambontoday.com – Kasus Bank Maluku (BM) selalu mengisahkan BOBROK nya manajemen atas pengelolaan dan pengawasan. Sejak awal ketika kasus BM tentang transaksi fiktif Reverse Reppo dan Kasus Markup pembelian kantor Cabang BM di Surabaya, saya sudah katakan bahwa manajemen BM harus di RESTRUKTURISASI.

Langkah ini sangat penting sebab BM adalah aset daerah yang harus dikelola secara profesional oleh profesional investment dan profesional bankers. Kasus bobolnya BM Rp. 1 milyar bukan saja tanggung jawab pimpinan Cabang BM tetapi menjadi tanggung jawab manajemen kator pusat.

Selalu saya katakan bahwa BM harus dikelola dengan baik sesuai Prudential prinsipal Banking. Secara regulasi tata kelola perbankan dan BM harus memiliki Business Plan yang terukur dalam rangka meningkatkan profitabilitas BM dalam jangka panjang, melalui penerapan Assets and Liabilities manajemen (ALMA) dan Risk Managament yg telah distandarisasi oleh OJK. Dengan demikian pada waktunya BM akan menjadi Regional Champion dalam industri perbankan di Maluku.

Selaku putra Maluku saya sangat prihatin dengan berbagai kasus kejahatan perbankan pada BM padahal hal itu tidak seharusnya terjadi. Mengapa.? karena mengelola industri perbankan sudah jelas ada regulasi yg mengaturnya, tinggal bagaimana komitmen para stackholders BM dalam menjalankannya secara profesional.

Seharusnya sistim pengawasan sudah menjadi perhatian serius policy maker BM saat ini. Saya melihat dan yakin sungguh bahwa jika BM dikelola baik aspek funding-nya maupun aspek Commercial-nya maka sangat mungkin sekali BM akan memiliki profit dengan memperbesar feebase income nya dari tahun ke tahun. Akibatnya BM akan mampu menjadi BUMD yang sangat besar kontribusinya kepada Kas Daerah melalui PAD.

Sehatnya BM akan dilihat dari rendahnya Non Performing Loan (NPL) dibawah 5% per tahun, selain itu rasio BOPO dan rasio Loan to Deposit (LDR) per tahun.

Pemerintah daerah dalam Hal ini Gubernur Maluku sebagai pemegang saham tertinggi di lembaga keuangan ini harus bisa menyikapi dengan tegas, bijak dan Arif. Semua ini demi masa depan BM sendiri sekaligus mengembalikan TRUST publik dan para investor terhadap posisi BM sebagai aget of development di Maluku.

SARAN SOLUTIF

1). Gubernur Maluku harus berani melakukan proses restrukturisasi manajemen BM secara profesional. Hal itu berati para manajemen harus menempatkan profesional Investment dan profesional bankers dan bukan politisi. Karena penempatan politisi dalam mengelola BM sebagai lembaga keuangan tentu tidak maksimal. Dengan menempatkan profesional Investment dan profesional banking maka manajemen investasi dan manajemen perbankan akan dikelola dengan baik, apalagi tidak ada intervensi politik interest di dalamnya.

2). Pada pertengahan tahun 2017 saya pernah menghadap Gubernur Maluku pada waktu itu Ir. Assagaf dengan membawa investor dan lembaga multifinace besar untuk membicarakan langkah PENYEHATAN BM diluar kasus hukum yg sedang berjalan, namun sayang TIDAK DIRESPON dengan baik. Sangat disayangkan sekali karena pada waktu itu strategi dan langkah PENYEHATAN BM sudah kami siapkan. Strategi dan langkah itu maaf tidak bisa saya sampaikan di medsos ini.

3). Posisi Branch Office BM di Jakarta harus DITUTUP karena saya menilai hanya menjadi COST CENTER dan membebani pembiayaan BM setiap tahun, dan dipindahkan ke Surabaya karena saya menilai akan menjadi PROFIT CENTER. Alasan penutupan dan pemindahan juga maaf tidak bisa saya sampaikan di medsos ini.

4). Tata cara pengelolaan BM di Surabaya TIDAK PERLU dengan membuka kantor cabang besar pada tahap awal, karena juga akan menimbulkan operational cost yg tinggi. Bahwa perlu diketahui ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan management head office BM dalam pembukaan kantor cabang yg dapat meminimalisir operational cost BM dan memaksimalkan profit dengan margin yg besar.

5). Management Head Office BM harus melakukan disain Bussiness Plan dalam tata kelola ALMA atau funding dan commercial melalui produk-produk perbankan kreatif berbasis teknologi informasi dan menata pola layanan yang ramah dan profesional melalui marketing Bangking yg maju dan kreatif.

6). Melakukan secara ketat Prudential Principal Banking sesuai regulasi, tata kelola manajemen risiko secara tepat dan melakukan pengawasan berkala sesuai regulasi dengan sistim pelaporan berkala menurut waktu dengan baik.

7). Gubernur harus mengambil langkah-langkah hukum secara TEGAS dan KONSISTEN kepada siapapun yg melakukan kejahatan perbankan yang jelas sudah merugikan RAKYAT MALUKU dan daerah ini secara TERSTRUKTUR, SISTIMATIS dan MASIV (TSM).

Demikian yg dapat saya sampaikan kepada semua kita sebagai RESPON saya selalu anak Maluku yang sangat prihatin dengan kasus-kasus KEJAHATAN PERBANKAN yang terus dialami oleh Bank Maluku (BM) sebagai salah satu BUMD kebanggaan anak Negeri. Lebih kurang saya mohon maaf.

author