Pemerintah Provinsi Maluku Gandeng USAID Gelar Konsultasi Publik

Ambon, ambontoday,com -Dalam rangka mendukung proses penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Wialayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RXWP-3-K) Maluku, Provinsi Maluku bekerjasana dwngan USAID menggelar konsultasi publik tahap I selama dua hari yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (29/8/2017).

Adapun tujuan dimaksud dalam kegiatan ini adalah untuk memperoleh verifikasi dan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi ini terkait pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil yang telah ada serta menjaring masukan untuk penentuan rencana alokasi ruang wilayah laut ke depan di Provinsi Maluku.

Selain Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para Bupati, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Perikanan di 11 Kabupaten/Kota, konsultasi publik juga melibatkan perwakilan masyarakat adat, kelompok nelayan, dan akademis.

Konsultasi Publik RZWP-3-K Maluku tahap awal ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam merealisasikan mandat UU No. 27 Tahun 2017, UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Sambutannya Gubernur Maluku yang diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menekankan, pentingnya RZWP-3-K sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam merancang strategi dan prioritas pemanfaatan ruang serta memberikan kepastian bagi investasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sejalan dengan daya dukubg sumber daya laut dan Perikanan Provinsi Maluku.

“Sebagai Provinsi Kepulauan yang ditaburi 1,340 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 Km, dan dengan luas laut yang mencapai 92,4%, maka implementasi kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan gugua pulau, kultural, dan sosial kemasyarakatan. RZWP-3-K akan memberikan pijakan bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menentukan dan mengonplementasikan strategi pembangunan berbasis gugua pulau, memberikan acuan investasi, serta memastikan akses masyarakat adat dan lokal dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat terproyeksi, serta boundaries untuk setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut akan lebih jelas sehingga akan membantu efektivitas pengawas dan pengendalian,” imbuhnya

Menurutnta, Proses penyusunan dokumen RZWP-3-K di Provinsi Maluku telah dimulai sejak tahun 2010 oleh kelompok kerja RZWP-3-K Provinsi Maluku yang beranggotakan perwakilan selurug organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Maluku yang terkait dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku.

Oleh karena itu, Hingga 2017, telah tersusun 12 dokumen RZWP-3-K berbasis gugus pulau, yang kemudian dirajut menjadi satu dokumen RZWP-3-K Provinsi Maluku. Penyusunan RZWP-3-K ini didasarkan pada analisa spesial dan non spesial yang komprehensif serta merangkun aspirasi segenap pemangku kepentingan sebagai pemanfaatan ruang.

“Dalam dua hari ini kita akan melakukan verifikasi terhadap peta pemanfaatan dan peta rencana yang telah dibuat oleh tim Pokja dan Tim Teknis, serta berdiskusi untuk menentukan alokasi ruang dalam RZWP-3-K Provinsi Maluku. Konsultasi publik ini dilakukan untuk memperoleh masukan, tanggapan atau saran perbaikan data dan informasi tematik yang telah dirangkum dalam dokumen awal rencana zonasi, sehingga dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi Maluku,” pungkas Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. (AT-009/011)

author