Rapat Koorsinasi Dan Sosialisasi, “Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pemekaran Wilayah Desa/Negeri dan Kelurahan di Kota Ambon 2017

Ambon, ambontoday,com – Guna memberikan pedomana bagi pemerintahan desa atau Negeri dan kelurahan untuk siap dalam menyambut program penataan dan penegasan batas desa maupun kelurahan, Pemerintah Kota Melalui Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pemekaran Wilayah Desa/Negeri dan Keluarahan di Kota Ambon Tahun 2017.

“Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari kepala camat dan para seksi pemerintahan, kepala desa atau kepala pemerintahan Negeri, lurah, sekertaris, kepala seksi, kepala urusan pemerintahan masing-masing desa, Negeri dan Kelurahan serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Saniri dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon,” Kata Ketua Panitia Penyelenggaraan Kegiatan, Alvian dalam Laporannya di Amaris Hotel, Senin (28/8/2017).

Sambutan Tertulis Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang dibacakan oleh Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler mengatakan, berkenaan dengan pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan desa/negeri, telah diterbitkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan penegasan batas desa.

“Pemendagri ini memberikan isyarat kepada kabupaten/kota untuk segera memulai pentahapan pembentukan peta desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota,” katanya.

Menurutnya, pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan semata-mata untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, sehingga diperlukan penetapan dan penegasan batas terhadap desa, negeri maupun kelurahan.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa negeri yang merupakan desa adat di Kota Ambon tidak dapat dimekarkan untuk dibentuknya sebuah negeri adat di Kota Ambon tidak dapat dimekarkan untuk dibentuknya sebuah negeri adat yang baru.

“Namun, wilayah desa dapat dibentuk sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kota Ambon nomor 9 tahun 2017 tentang negeri di Kota Ambon,” ungkapnya.

Diakui, hal yang terpenting adalah penetapan dan penegadan batas desa tidak mengahapus hak atas tanah, hak hulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

“Seluruh Peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan penuh perhatian terhadap materi-materi yang disampaikan narasumber,” harapnya. (AT-009)

author