Wagub Sampaikan KUA-PPAS Perubahan APBD 2019

Ambon, ambontoday.com – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan merancang Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019.
Penyampaian KUPA dan PPAS ini dilakukan di Paripurna DPRD Maluku di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Rabu (4/9/2019), yang juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, para pimpinan OPD dan Anggota DPRD Provinsi Maluku.
Dalam pengantarnya Wagub Maluku disampaikan, APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019 telah disetujui akhir triwulan tiga. Berbagai program dan kegiatan APBD telah dilaksanakan, namun perlu dilakukan dengan program dan kegiatan sesuai penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024.
“Masih perlu dipertimbangkan yang harus dibenahi, disesuaikan dan disempurnakan hingga selesai tahun anggaran 31 Desember 2019 mendatang,” kata Wagub.
Dikatakan, Kupa Tahun 2019 terdiri differences Gambaran Kondisi Ekonomi Makro termasuk Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah DENGAN asumsi dasar dasar Penyusunan Rancangan termasuk Laju Inflasi, pertumbuhan PDRB Dan asumsi lain Yang berkaitan DENGAN Kondisi Ekonomi Daerah, kebijakan Pendapatan Daerah Yang menggambarkan Prakiraan Rencana Sumber Dan besaran Pendapatan Daerah
untuk review tahun 2019.
Selain itu, lanjut Wagub, kebijakan belanja daerah yang direfleksikan dalam program peningkatan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
“Ini juga terkait dengan strategi pembiayaan yang mempertimbangkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap anggaran daerah dalam kerangka menyikapi perbaikan pembangunan daerah,” ungkap Wagub.
Sementara PPAS Perubahan APBD, kata Wagub, program prioritas dan kegiatan juga target sasaran masing-masing program dan kegiatan serta pagu anggaran difinitif menurut urusan pemerintahan OPD yang berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Selanjutnya, Wagub menjelaskan, menyusun KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 ini juga dirancang oleh pembangunan ekonomi makro dan Arah kebijakan ekonomi pada tahun 2019, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Dengan didasari pada pertimbangan-pertimbangan tentang kondisi yang terjadi pada tahun 2019 ini, maka diharapkan Rancangan Perubahan APBD yang akan disusun, dapat dipertanggung jawabkan secara nasional dan mudah disesuaikan terhadap berbagai perkembangan yang akan dibahas terhadap perkembangan yang akan terjadi pada tahun 2019,” harap wagub.
Berkaitan dengan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian KUPA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 antara lain: Pertama, menyetujui program dan kegiatan sebagai penjabaran visi misi gubernur yang belum terakomodir pada APBD tahun 2019.
Kedua, Realisasikan Pendapatan Daerah hingga akhir semester I telah mencapai 50,51 persen, namun pada pos PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Daerah, realisasinya masih di bawah 50 persen, sehingga harus dilakukan sesuai dengan pos-pos Pendapatan yang diperkirakan hingga akhir TA 2019 tidak dapat mencapai target yang telah
ditentukan.
Ketiga, perlu dilakukan kebijakan Pemda untuk menentukan target yang telah ditentukan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019, harus mengatur anggaran atau perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Keempat, gunakan Saldo Anggaran Lebih Tahun sebelumnya yang memerlukan dalam Sisa Lebih Banyak Pembiayaan Anggaran tahun 2018 yang harus digunakan dalam Perubahan APBD tahun 2019.
Lebih lanjut tentang, Pendapatan Daerah yang digabungkan dalam KUPA dan PPPAS Perubahan APBD TA 2019 lalu menjadi 3,17 trilyun dari cari Pendapatan APBD Murni Tahun 2019 yang sebesar 3,20 triliun atau terjadi penurunan sebesar 30,26 miliar atau sebesar 0,94 persen.
Untuk Perubahan Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD turun menjadi 501,94 miliar pada Kebijakan Umum serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019. Ini lebih rendah dari rencana semula yang ditargetkan sebesar 532,80 miliar atau dapat meningkat sebesar 30,85 miliar atau 5,79 persen.
Dana Perimbangan pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 diperkirakan tidak berubah. Lainnya-lain Penghasilan daerah yang di dalam KUA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 naik sebesar 588 juta atau 18,75 persen jika dibandingkan dengan yang disetujui pada APBD murni TA
2019. semula yang berjumlah 3,21 trilyun atau turun 0,82 persen.
Bupati Mantan MBD ini juga memaparkan, untuk kelompok belanja tidak langsung diperkirakan sebesar 1,62 trilyun menjadi 1,73 trilyun atau naik sebesar 109,33 miliar atau naik 6,71 persen.
“Sementara untuk Belanja Ditransfer turun menjadi 1,45 trilyun, lebih rendah dari rencana semula yang berjumlah 1,58 trilyun atau turun 8,55 persen,” jelas Wagub.
Dari jumlah perubahan Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 yang berjumlah 3,17 triliun, jika dibandingkan dengan perubahan Belanja Daerah sebesar 3,18 triliun, maka terjadi peningkatan anggaran belanja dari 12,50 miliar menjadi 16,26 miliar atau meningkat sebesar 3,76 miliar atau 30,13 persen dalam Rancangan KUPA serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019 ini.
Sementara itu, lanjut Wagub, suntuk Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 terjadi pengurangan pada pos Penerimaan Pembiyaan Daerah yaitu, dari 26,70 miliar yang diajukan pada APBD Murni TA 2019 naik menjadi 16,26 miliar pada KUPA dan PPAS Perubahan 2019.
“Dan pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga mengurangi dari prakiraan semula yang berjumlah 14,20 miliar pada APBD Murni tahun anggaran 2019 menjadi nol rupiah pada KUPA dan PPAS pada Tahun 2019. Dengan demikian, tersedia anggaran Netto sebesar 16,26 miliar yang dapat tersedia dimanfaatkan untuk menghemat defisit anggaran, ”tandas Wagub. (AT / lamta)

author