Gubernur Ajak Elit Maluku Bersatu Bangun Maluku

Jakarta, ambontoday.com – Para pemangku kepentingan dan wakil rakyat daerah Maluku di pusat, akhirnya bisa dikumpulkan dalam satu forum bersama. Mereka bersepakat dan menyetujui komitmennya untuk bersatu bangun Maluku. Konsolidasi para elit Maluku yang diinisiasi Gubernur Maluku, Murad Ismail, itu dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.

Gubernur Maluku, mengundang seluruh bupati dan walikota bersama anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan (Dapil) Maluku, untuk memulai bersatu dan berjuang bersama-sama demi kepentingan rakyat Maluku. Hal ini disampaikan mantan Dankor Brimob Polri yang saat ini mengumpulkan seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, para pimpinan DPRD Provinsi Maluku, serta seluruh kepala daerah di Maluku.

“Mari kita jadi tim kerja yang kuat dan solid. Cita-tujuan dan tujuan kita hanya satu, perjuangan untuk rakyat Maluku,” ajaknya.

Ia mengungkapkan, saat ini dia telah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo, juga menjumpai sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju dengan agenda meminta Maluku mendapat perhatian khusus. Proposal untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku juga telah disampaikan ke pemerintah pusat.

“Saya tidak bisa berjuang sendiri, mari kita bersatu untuk mendapatkan Maluku bersama-sama. Untuk itu saya minta, tolong bapak ibu di DPR dan DPD dari Dapil Maluku, dapat ikut bersama-sama saya mengawal permintaan daerah Maluku di pusat. Maluku harus maju dan bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Kita harus bersatu untuk mewujudkan itu, “harapnya.

Murad yang disetujui, sebagai gubernur yang menjadi stabilisator dan dinamisator untuk sebelas kabupaten / kota di Maluku. “Tugas kepala daerah bukan hanya urus APBD. Karena itu kepala daerah tidak hanya ada di kantor, tetapi harus lebih banyak di lapangan,” katanya.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, mengaku rapat ini penting karena para pemangku kebijakan bisa membicarakan kepentingan Maluku bersama-sama.

“Misalnya untuk Blok Masela yang akan diluncurkan nanti, jangan sampai kita tidak dapat melakukan apa-apa, selain penyertaan modal atau PI (bunga partisipasi) 10 persen,” sebutnya.

Bupati Buru, Ramli Umasugi, menyampaikan apresiasinya kepada gubernur karena telah meminta persetujuan para pemangku kepentingan di Maluku untuk duduk bersama dan membicarakan kepentingan Maluku. Menurutnya, terobosan yang dilakukan gubernur sangat berharga strategis.

“Selama ini posisi tawar (posisi tawar) kita lemah, dan kita beruntung karena pak gubernur sangat terkenal di pusat kota. Ini bisa jadi posisi tawar kita untuk menuju perubahan Maluku yang lebih baik,” ungkapnya.

Diakuinya, salah satu faktor penghambat lajunya pembangunan di Maluku juga karena masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku, dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

“Salah satu visi besar pak presiden adalah meningkatkan SDM menuju Indonesia Unggul. SDM kita di Maluku masih menjadi masalah serius karena IPM kita terendah nomor tiga nasional. Arah pembangunan Maluku kedepan juga harus fokus pada peningkatan SDM,” katanya.

Bupati Buru Selatan, Tagop Soulisa, mengakui, pembangunan daerah tidak hanya bisa bergantung pada APBD. Sementara kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), mengatur proyek strategis nasional di wilayah Indonesia timur, Maluku hanya kebagian dua proyek strategis nasional di Saumlaki dan Buru. Berbeda misalnya dengan Papua yang diberikan banyak proyek strategis nasional oleh pemerintah pusat.

“Kalau hanya harap APBD, kita akan terlambat maju. Berhubung dua wakil rakyat kita di DPR RI dipercayakan masuk dalam Banggar (pak Anggaran) yaitu pak Abdullah Tuasikal dan ibu Mercy Barends, semoga bisa menemukan jembatan buat kita juga di pusat, bisa dalam situasi politik” anggaran, “kata Tagop.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Watlolon, menyinggung soal PI 10 persen yang perlu diperjuangkan bersama-sama, termasuk puĺa sistem dana untuk hasil (DBH).

“Kita harus memastikan agar proyek strategis Blok Masela ini punya manfaat efek pengganda (efek pengganda) untuk Maluku. Aku khawatir, telur nanti nanti didatangkan dari Surabaya. Aku kira setelah ini, kita perlu duduk bersama lagi untuk membahas perjanjian teknis,” sarannya.

Petrus menambahkan, salah satu memperbesar besar dari beroperasinya Blok Masela adalah terserapnya ribuan tenaga kerja. “Kalau kita tidak siap dari sekarang, kita akan jadi penonton. Kita harus punya langkah-langkah konkrit, berapa jumlah tenaga kerja yang perlu kita siapkan, apa kualifikasinya, dan mana kita harus siapkan?” tandasnya.

Dirinya juga menyingung soal vendor lokal (pengusaha lokal). Hari ini, kata Petrus, di Maluku ada banyak sekali kontraktor lokal. Namun dengan standarisasi industri Migas yang tinggi, para pelaku usaha lokal akan kalah bersaing dengan para vendor dari luar Maluku.

“Saya pesimis para kontraktor kita akan terlibat. Karena itu, saya usulkan agar terlibat kontraktor yang terlibat dalam proyek Blok Masela, dia harus punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) daerah Maluku, sehingga pajaknya juga bisa masuk ke daerah,” tegasnya.

Menyambut diundang tersebut, Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach menyatakan siap mendukung dan terlibat. “MBD siap cadangan dan siap mendukung proyek Blok Masela, dan kita siap untuk menerima rapat-rapat teknis untuk membahasnya sesuai dengan kebutuhan Maluku,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Maluku, di bawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail. Menurutnya, ada banyak isu strategis yang semestinya dikawal bersama-sama yaitu PI 10 persen Blok Masela, Lumbung Ikan Nasional (LIN), dan UU Provinsi Kepulauan.

“Membahas isu-isu ini, dari zaman gubernur ke gubernur sebelumnya, kita tidak pernah dilibatkan. Karena itu, pertemuan seperti ini penting sekali dan perlu dilakukan secara rutin, sehingga membahas masalah dan tantangan, kita bisa membicarakan sama-sama,” katanya.

Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Barends, mengutip, pertemuan yang digagas, Gubernur Maluku, sangat strategis. Tanpa disadari, kata dia, mereka yang duduk melingkar malam itu adalah orang yang sah karena dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Sudah melewati perjuangan kita sejajar dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,” tegasnya.

Mercy pastikan, para anggota DPR RI punya komitmen yang sama untuk Maluku. “Kita yang dilantik jadi anggota DPR RI datang berbeda-beda, tapi aku yakin kita berjuang untuk Maluku yang satu,” katanya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, yang terpilih dari Dapil Maluku pun angkat suara. Kedepan, kata Nono, dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk dibahas di Maluku.

“Kita tidak harus meminta otonomi khusus seperti Papua, tetapi kita berhak meminta bantuan khusus karena wilayah kita yang kepulauan karekteristik,” sebutnya.

Mantan Komandan Korps Marinir ini menyetujui, jika bisa melakukan kegiatan yang mengumpulkan para pemangku kepentingan di Maluku ini rutin dilaksanakan. “Kalau boleh dilepas lagi. Tapi di luar ini, komunikasi kita perlu diintensifkan lagi,” sarannya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Hendrik Lewerissa, menerima, inisiasi yang diminta Gubernur Maluku, perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan. Diriku ingat, Kondisi keuangan negara yang sedang memperbaiki defisit.

“Mimpi kita bisa besar, tapi kuncinya di anggaran. Faktanya, kondisi keuangan negara kita lagi defisit. Tingkat ekonomi kita tidak sampai 5 persen,” ungkapnya.

Anggota DPD RI, Anna Latuconsina, disetujui, perlu ada persetujuan untuk menyetujui aspirasi baik DPD RI maupun DPR RI untuk persiapan diperjuangkan di pusat. Ia juga meminta agar setiap pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) tingkat provinsi, para anggota DPR RI dan DPD RI juga diundang.

“Mari kita bantu untuk mengagregasi kepentingan Maluku di pusat,” tandasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal, menambahkan, tugas mereka sebagai wakil rakyat Maluku di senayan, salah satunya menjembatani aspirasi Maluku ke pusat.

“Kalau ada yang akan jadi (berkelahi) di Ambon, tapi tidak ada yang akan jadi di Jakarta, sama saja,” ujar mantan Bupati Maluku Tengah dua periode ini.

Abdullah berharap, perjuangan Maluku di pusat harus berbasis data yang jelas. “Kita harus punya skala prioritas. Jadi ada proposal ke pusat, saya harap kami juga diberikan, jadi kami juga bisa perjuangkan di setiap komisi,” jelasnya.

Selain membahas PI 10 persen Blok Masela, LIN dan UU Provinsi Maluku, beberapa titik juga dihasilkan dari pertemuan ini perlu dibuatkan peta jalan ketahanan energi Maluku, peta jalan perbaikan pangan, peta investasi Maluku, dokumen percepatan pembangunan Maluku juga perlu dijelaskan dalam kebijakan pembangunan perhatian anggota DPR RI dan DPD RI asal Maluku, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pulau-pulau di sekitar Laut Banda.

Pertemuan silaturahmi yang diiisi dengan diskusi bersama itu dipandu Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimuri. Kegiatan dihadiri seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Maluku, empat pimpinan DPRD Provinsi Maluku, para kepala daerah kabupaten dan kota di Maluku, serta pimpinan pimpinan OPD di seluruh Pemerintah Provinsi Maluku. Kegiatan ini ditutup dengan menyanyikan lagu “Gandong” dan foto bersama. (AT/lamta/humas)

author