Hutang Pihak Ketiga, DPRD Pemda Sepakat Rasionalisasi Anggaran

Saumlaki, ambontoday.com – Rasionalisasi anggaran sala satu cara  menutupi Warisan hutang pihak ketiga yang di tinggalkan pemerintahan sebelumnya.

Bupati KKT Petrus Fatlolon mengatakan Rasionalisaisi terhadap Purubahan Anggaran 2019 di karenakan tidak ada perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran Khas Derah oleh kerena itu maka perlu dirasionalisasikan anggaran Daerah.

” Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditahun 2019, kita sudah menyelesaikan semua hutang pihak ketiga, maka kita akan mulai lagi dari nol di Tahun 2020″ ungkap Bupati

Selain itu, Kepala BAPEDA Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Alona Batkormbawa setelah di temui wartawan media ini di ruangan kejanya mengatakan, hutang pihak ketiga yang diwariskan pemerintahan sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan sekarang, dengan cara mencicilnya hingga selaisai nanti.

“ketika Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKT rasionalisasi anggaran itu, wajar-wajar saja, sehingga pendapatan atau penerimaan harus berimbang dengan pengeluaran daerah, karena target pendapatan Daerah kemarin harus mencapai Rp.74.000.000.000 “Sementra”, target itu hanya nencapai, Rp. 24.000.000.000, Sehingga masih sisa Rp.50.000.000.000, lagi” jelasnya.

Sambungnya, Persoalannya PEMDA harus mencari dan mengejar lima puluh milyar itu pada dua bulan terakhair ini! lewat pajak dan ritribusi. Pertanyaannya dua bulan terakhir ini, lima puluh milyar itu bisa di capai lewat pajak dan ritribusi ? Sementara kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan ritribusi itu sendiri masih rendah.” Tandasnya.

Batkormbawa berharap agar kedepan nanti kiranya masyarakat jauh lebih sadar untuk membayar pajak dan ritribusi seperti pejak Bumi dan Bangunan serta ritribusi lahan-lahan parkir yang ada di Kabupaten Duan lolat ini. (AT/meky)

 

 

author