Penerimaan Dan Belanja Daerah,  ABPD KKT Dirasionalisasi

Saumlaki, ambontoday.com – Bupati Kepulauan Tanimbarp Petrus Fatlolon menyampaikan rasionalisasi terkait dengan penerimaan dan belanja serta pengeluaran yang tidak berimbang sehingga APBD dirasionalisasi oleh tim penganggaran yang melibatkan PEMDA dan DPRD.

Rasionalisasi yamg di lakukan ini karena prediksi penerimaan daerah dan pegeluaran belanja itu tidak seimbang .hal ini terjadi karena pemdapatan asli daerah Pendatan Aasli Daerah (PAD,) kita tidak mencapai target “, dalam pernyataannya kepada medi ini kantor Bupati saumlaki , senin (18/11/2019).

Bupati menegaskan , penjelasan ini sekaligus mengklarifikasi kabar yang tak sedap yang sengaja di hembuskan olah sejumlah kalangan masyarakat secara tidak benar , sehimgga akan menimbulkan tafsiran yang berbeda dari kalangan masyarakat.

Fatlolon menjelaskan terkait , alokasi anggaram untuk belanja daerah dalam batang tubuh APBD disesuaikan dengan kemampuan penerimaan keuangan daerah melalui PAD.

Semula , PEMDA kepulauam tanimbar ditargetkan capaian PAD KKT, akan lebih dari Rp 74 miliar, dan total pemasukan yang ada itu, akan difokuskan untuk pembiayaan daerah

Alhasil , target yang akan dicapai itu, tidak tercapai . Namun Penerimaan daerah hanya mencapai Rp 21 miliar . Hal inilah yang menjadi alasan utama sehingga perlu ada pinjaman bank untuk membiayai sejumlah program kerja yang telah tertuang dalam RAPBD 2019.

Dalam APBD itu, sudah tercantum pinjaman bank senilai Rp 40 miliar lebih yang akan dipakai untuk membiayai belanja_belanja pembangunan daerah .namun pemda dan DPRD bersepakat untuk tidak di lakukan pinjaman bank.

Fatlolon mengatan semestiny masyarakat memberi apresiasi kepada Bupati yang telah mengambil langka untuk tidak menimbulkan atau menciptakan hutang daerah lagi “, cetusnya.

Bupati menegaskan , langka rasionalisasi yang di lakukan itu merupakan hal biasa untuk kepentingan efisiensi anggaran sehingga daerah tidak melebihi penerimaan keuangan daerah.

” kita tegetkan PAD di APBD 2019 itu Rp 74 miliar tetapi yang dilaporkan oleh kepala badan daerah itu maksimal yang di leroleh hanya Rp 21 miliar, maka harus ada langka rasionalisasi.dan ini bukan luar biasa . Rasionalisasi dan efisiensi itu sesunggunya baik supaya jangan sampai besar pasak dari pada tiang “, bebernya.

Bupati menyebutkan, kondisi yang di alami di daerah itu sama dengan kondisi keuangan negara, dimana karena penerimaan dari sektor migas dan sejumlah sektor menurun sehingga harus dilakukan rasionalisasi dan efisiensi.

Di tanimbar, rasionalisasi, dalam konferensi pers, selasa (19/11/2019) pagi, sekretaris daerah kepulauan tanimbar, piterson rangkoratat menjelaskan bahwa langka rasionalisasi ini dilakukan untuk menghindari semakin bertambanya hutang daerahbyang harus di bayar padavtahun anggaran 2020.

Sekda juga menjelaskan tentang postur APBD 2019 yang akhirnya dirubah dalam APBD_P tersebut wajar dan normatif.

Semula tingkat penerimaan atau pendapatan daerah seperti PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah yang lain di targrtkan mencapi lebih dari Rp 985 miliar dengan rincian PAD Rp74 miliar , dana penimbangan Rp 797.457.841.000. Pendapatan lain seperti hibah, dana bagi hasil pajak , dan transfer dana desa senilai Rp 113 miliar lebih

Dari proyeksi penerimaan ini kita alokasikan untuk belanja Rp 1 triliun lebih namun karena terjadi defisit maka harus di biayai bisa berimbsng “, rincinya.

Namun setelah diaduit BPK, sisa leih pembangunan anggaran yang mencapi Rp 98 miliar itu , hanya bisa di gunakan Rp 2,2 miliar . Sementara tingkat penerimaan PAD hanya mencapai Rp 21 miliar.

Hanya ini menyebabkan pemda dan DPRD harus mrlakuan pinjaman bank sebesar Rp 40 miliar .

Setelah ada pembahasan anggaran antara tim anggaran pemerintah daerah ( TAPD ) dengan pimpinan dan anggota DPRD maka disepakati bersama untuk tidak meminjam uang dari bank dan melakukan penyesuaian atau rasionalisasi program kegiatan 2019.

Meskipun di lakukan rasionalisasi , hak ASN seperti tunjangan kinerja (tukin) , insentif doter dan lainnya tetap akan di bayar pada tahun anggaran 2020.

Selain itu, tentang pembayaran hutang ,pihak ketiga akan dipertimbangkan untuk proses bayar sesuai aturan. (AT/meky)

author