Tanah Adat Bukan Tanah Negara

No comment 31 views

Saumlaki, ambontoday.com –  Pernyataan Bupati Kabupaten Tanimbar Petrus Fatlolon SH.MH soal Tanah Tanimbar adalah Tanah Adat bukan Tanah Negara.
Hal tersebut di sampaikan dalam kegiatan Inpex pada saat memberikan sabutan dan Sosialisasi penyedia barang dan jasa di BPU saumlaki

Pernyataan tersebut di sambut positip oleh Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (BPH AMAN) Daerah Tanimbar Luther Stanley Wahilaitwan saat bersama media ini,  di Warung kopi Yoas Saumlaki,  Senin, (18/11/2019)

Menurut Luther Sebagai Pimpinan, AMAN di KKT sangat mendukung, karena ini, Bupati meminta antas atas nama Pemerintah Daerah yang telah menyetujui hak atasTanah Adat, perlu didukung dan dimaksimalkan dengan bantuan pendukung untuk mendukung masyarakat adat, yang benar-benar sesuai dengan permintaan.

Sesuai Surat Edaran Mendagri Kepada Para Gubernur, Bupati / Walikota se Indonesia nomor 289/2059 / BPD tanggal, 16 April 2018 Perihal: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan pendataan dan penetapan masyarakat hukum adat, Wahilaitwan juga mengatakan kami membutuhkan banyak aplikasi dan data-data seperti: punya wilaya adat, punya kebiasaan-kebiasaan adat, punya situs-situs sejarah, punya tari-tari adat, punya ukir-ukiran dan permainan yang mendukung tradisional yang perlu dipromosikan oleh Perda, bisa jadi masyarakat hukum adat akui dan dilindungi. “Pungkasnya.

Menurut Luther yang melakukan ini di masyarakat hanya melakukan meminta-pengakuan Desa A, B, C adalah Desa Adat! Tanpa persetujuan dengan dokumen-dokumen pendukung seperti sejarah asal usul perundingan masyarakat yang mendiami satu kawasan tertentu yang disebut dengan komunitas masyarakat adat, hukum Adat mengakuisisi, wilaya-wilaya petuanan adat terkait, tidak boleh mendukung atau lisan saja, tetapi harus di buktikan via sertfikat kepemilikan tanah atau wilayah adat, oleh Marga atau Soa oleh sertifikat Nasional. “Tuturnya.

Luther menyatakan AMAN punya program prndataan dan Pemetaan Komunitas dan wilayah adat dengan patisipatif, dan Aman tetap mendorong untuk marga dan soa harus memiliki Sertifikat Nasional.
Aliansi masyarakat Adat Nusantara telah bekerja sama dengan kementrian Pendidikan, untuk mendata masyarakat masyarakat adat, untuk dibiarkan karena baru saja dikementrian pendidikan dan pertanian RI baru kurang dari enam puluh daerah komunitas masyarakat adat yang memerlukannya. Selebihnya itu belum di akui karena belum memiliki data-data yang sesuai yang di maksudkan diatas.

Luther berharap Inpex maupun perusahan-perusahan lain yang masuk kedaerah Kabupaten yang berjuluk Bumi Duan Lolat ini, dalam menggunakan Tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya perlu diperhatikan dan menhasilkan dukungan komunitas masyarakat Adat di kepulauan Tanimbar. (AT/meky)

author