23 June 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kab.KKT

17 Anggota DPRD Dukun Proses Hukum Batlayeri

Saumlaki, ambontoday.com – Wakil Ketua (Waket) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Ricky Jauwerissa bersama 16 anggota DPRD KKT yang membubui tanda tangan pada mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD KKT Jaflaun Batlayeri ke Badan Kehormatan sesuai hasil paripurna.

“Saya mengatasa namakan ke 16 anggota DPRD lewat koordinasi bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat KKT bahwa surat mosi tidak percaya yang kami serhkan ke BK itu sudah di sesuai mekanisme” ujar Jauwerisa dalam keterangan pers diruang kerjanya Rabu, (19/5).

Terkait dengan laporan polisi yang diambil oleh ketua DPRD KKT, menyikapi surat mosi tidak percaya itu, pihaknya bersama ke 16 anggota DPRD mendukung langka yang sudah ditempuh oleh Batlayeri.

“Kami prinsipnya mendukung langka yang diambil oleh pa Ketua dan kami siap setia menunggu penggilan polisi untuk diperiksa” ungkap Jauwerissa.

Lanjutnya, berdasarkan kode etik DPRD maka pihaknya dan ke 16 anggota DPRD akan taat asas dan selalu menghargai lembaga yang mereka bernaung, dimana ada Badan Kehormatan yang perlu dihormati dan diharga.

“BK adalah lembaga independen yang dipilih dan diangkat oleh seluruh anggota DPRD, sehingga kami akan selalu menunggu keputusan BK karena kami dangat mencintai lembaga ini” tegas Jauwerissa.

Menyimak persoalan surat mosih tidak percaya itu, pihak mereka 17 anggota DPRD yang membubui tanda tangan, ada beberapa anggota akan menrik diri, hal ini disampaikan oleh Ketua BK Welem Pesuwerisa kepada wartawan.

“Terkait dengan beberapa rekan yang ingin tarik diri dari mosi tidak percaya itu adalah hak merek, namun tidak mengurangi dan mencacat surat mosi tidak percaya yang sudah diterima oleh BK” urai Jauwerissa.

Mencermati laporan polisi yang akan dilakukan oleh ketua DPRD KKT melalui kuasa hukumnya Antoni Hatane terkait surat mosi tidak percaya yang sudah tersebar dan mencadi perdebatan sengit pada media sosial (medsos), menurut Jauwerissa, itu hak beliau.

“Siapa yang menyebar surat itu, merupakan tanggunggungjawab pribadinya, karena ketika kami dilantik dan mengambil sumpah sebagai DPRD, tidak akan mebocorkan kerahasiaan lembaga ke pablik” jelasnya. (AT/NFB)

 

Spread the love
error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
X