2019 Pemkot Ambon Berlakukan Sertifikat Dan TTD Elektronik

Jakarta, Ambontoday.com – Tahun 2019 mendatang Pemerintah Kota Ambon akan memberlakukan sertifikat dan tanda tangan elektronik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz dalam rilisnya, Rabu (5/12/2018).

Ini dilakukan sebagai salah satu langkah Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Di Tahun 2019 dengan menerapkan Sertifikat Dan Tanda Tangan Elektronik/Digital pada setiap dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

“Kami berharap Implementasi Sertifikat dan tanda tangan elektronik ini dapat diterapkan pada Seluruh pelayanan Perizinan, Pelayanan informasi, produk hukum, tata naskah dinas dan pelayanan publik lainnya, Serta dapat dilakukan oleh Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ambon,” ujarnya.

Ini menjadi langkah maju bagi Kota Ambon, karena menjadi Pemerintah Kota pertama Di Kawasan Timur Indonesia dan di Provinsi Maluku, yang memberlakukan Sertifikat dan tanda tangan elektronik. Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Ambon untuk terus meningkatkan pelayanan Publik guna mewujudkan Visi Pemerintah Kota yakni Mewujudkan Ambon yang Harmonis, Sejahtera dan Religius.

“Kami optimis bahwa Sistem elektronik ini dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang lebih baik, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan” tuturnya.

Adriaansz menambahkan penerapan Sertifikat dan tanda tangan elektronik ini akan segera diintegrasikan secara bertahap Di Tahun 2019, dengan sistem Informasi Managemen atau Aplikasi yang sudah ada maupun yang akan diterapkan terkhusus pada Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIMANTAP) maupun Sistem Informasi Manajemen Ambon Satu Akses (SIM ASA).

“Penerapan tanda tangan elektronik juga membantu proses percepatan pelayanan publik serta data yang telah dibubuhi tanda tangan, tentunya dapat disimpan secara digital. Selain itu, program ini tentunya sejalan dengan Rencana Aksi KPK dalam rangka meminimalisir terjadinya pertemuan antara masyarakat dan aparatur pemerintah dalam pelayanan adninistrasi serta dapat meminimalkan penggunaan kertas dalam proses administrasi pemerintah,” tambahnya.

Untuk pemberlakuan sertifikat dan TTD elektronik, pemerintah kota Ambon bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang juga merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara mengungkapkan, sebagai dasar hukum, tanda tangan digital sudah dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

”Di UU ITE sudah dinyatakan bahwa kekuatan hukum tanda tangan digital sama persis seperti tanda tangan biasa,” tutur Syahrul.

Dijelaskan, bentuk layanan Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

“Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan. Kerja sama ini sebagai acuan dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon,” tutupnya. (AT-011).

Jadilah Orang Pertama share:
author