Ambon, ambontoday.com – Arus mudik jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) semakin terlihat pelayanan bagi masyarakat dengan sejumlah kepentingan menjelang momen politik pemilihan umum di 2024 nanti.
Berdasarkan pantau ambontoday.com di kantor Pelni Cabang ambon Rabu, (20/12), begitu banyak masyarakat Kepulauan Tanimbar yang tidak terlayani, khusus untuk kapal KM. Sabuk Nusantara 72 yang merupakan program Presiden Jikowi tentang Tol Laut guna mempermudah masyarakat wilaya pesisir di daerah berstatus kepulauan.
Terkesan ketidak adilan mulai terasa dalam proses pelayan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena pelni yang selalu taat dan patuh terhadap koordinasi Mitra pada lembaga legislatif di komisi C yang membidangi, maka pelayanan mulai mengarah kepada kepentingan politik person.
Awalnya masyarakat Maluku Barat Daya lewat koordinasi dari anggota DPRD Provinsi asal dapail 7 Anos Yermias maka KM. Sabuk Nusantara 72 yang semestinya harus melayani masyarakat Kepulauan Tanimbar secara full harus terkatum-katum dengan kebijakan Anos dan pihak Pelni.
Kini masyarakat Kepulauan Tanimbar, asal desa Kelaan dengan momen 100 tahun desa Kelaan maka seluruh masyarakat kelaan yang ada di ambon diwajibkan pulang sehingga pihak Pelni atas koordinasi Anos untuk masyarakat Kelaan harus memakai KM. Sabuk Nusantara 72.
Yang menjadi korbannya adalah, masyarakat Kepulauan Tanimbar yang non rombongan yang ingin mudik Nataru, “apakah ini namanya pelayanan pilih kasih karena pa Anos itu orang Maluku Barat Daya jadi fokus pelayanan beliau ke MBD saja lalu kitong (kita-red) orang Tanimbar diabaikan begini saja ya, mesti fer dan profesional, kami di Tanimbar juga pernah memberikan hak politik kami kok bagi 5 delegasi dari dapil 7 ke kursi DPRD Provinsi,” teriak masyarakat yang sementara menanti kepastian keberangkatan mereka di Pelni ambon.
Kami harap, ada kebijakan ya, kalau bisa basudara kami desa Kelaan dilayani dengan kapal Tol laut lain sehingga kami penumpang Lian bisa dilayani oleh KM. Sabuk Nusantara 72, “Jika hal ini dibiarkan maka terbukti bahwa pa Anos lebih mementingkan masyarakat MBD ketimbang kami masyrakat KKT, kami juga manusia pa, yang punya hak yang sama pa,” harap mereka dalam teriak. (AT/tim)