17 July 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kota Ambon

Anggota DPD RI Nono Sampono Kunjungi Ombudsman, Gunung Botak Juga Dibahas

Ambontoday.com, Ambon.- Untuk kedua kalinya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  Dr. Nono Sampono, M.Si melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Maluku pada Jumat (24/3/2023).

Usai melakukan pertanian dengan Kepala Ombudsman Maluku, Hasan Selamat, kepada pers Nono Sampono mengatakan, banyak masukan dan informasi dalam konteks pengawasan telah disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Fungsi dan tupoksi kami adalah pengawasan terkait fungsi legislasi, kepentingan UU dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Kami menangani persoalan-persoalan di masyarakat yang dihasilkan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, semuanya sudah disampaikan langsung dalam pertemuan bersama Ombudsman tadi.

Semua masukan yang telah disampaikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku menjadi bekal saya untuk dibahas secara nasional ditingkat pusat,” ungkap Nono.

Dikatakan, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ombudsman, termasuk pelayanan masyarakat dari pemerintah daerah.

“Untuk Maluku kata Nono, hasil penilaian pelayanan publik termasuk kategori unik, dan satu-satunya dalam kategori cukup baik adalah Kota Ambon dalam hal pelayanan publik, sementara kabupaten/kota yang lainny di Maluku semuanya Kuning dan Merah dan merahnya ada di Maluku Tenggara.

Ini menentukan kinerja pemerintah daerah dan kita wajib untuk melakukan kajian dan pengawasan serta perbaikan kedepan, karena kalau tidak maka masyarakat akan menjadi korban.

Soal pelayan publik ada dua masalah yang dihadapi oleh daerah kepulauan yaitu soal dekorasi kepualauan dan anggaran. Oleh karena itu UU daerah kepulauan itu sebenarnya jawabannya, jelas pria berdarah Tanimbar ini.

Dirinya juga menyinggung soal keterbatasan Ombudsman RI Perwakilan Maluku dalam melakukan berbagai tugas dan fungsi masih terbatas baik soal gedung dan sarana juga anggaran.

Baca Juga  DP3AMD Gelar Uji Publik Ranperda Kota Ambon

Untuk itu, satu hal yang sangat dibutuhkan adalah Pelayanan yang terpadu dimana fungsi pengawasan harus menjadi satu, sehingga menjadi sarana yang dimungkinkan/dibutuhkan untuk berjalannya roda pemerintahan di daerah ini dengan baik.

Pada kesempatan yang sama Kepala ORI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat, SH. MH menyampaikan, ORI Maluku memberikan apresiasi kepada anggota DPD RI Dapil Maluku Nono Sampono, karena salah satu anggota DPD RI Dapil Maluku yang sudah dua kali berkunjung ke Ombudsman Maluku adalah Pak Nono Sampono.

“Pak Nono ini sudah dua kali berkunjung ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku. Ini menunjukkan bahwa beliau peduli dengan Ombudsman Perwakilan Maluku sementara anggota DPD dan DPR RI Dapil Maluku yang lain tidak peduli dengan Ombudsman,” kesalnya.

Pernyataan Hasan Slamat itu ada benarnya juga karena, sebagai lembaga pengawas, baik DPR, DPD dan Ombudsman mempunyai peran dan fungsi untuk sama-sama melakukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan masyarakat Maluku, Pemerintah, Kementerian dan Lembaga di Provinsi Maluku.

“Dalam pertemuan tadi Ombudsman RI Perwakilan Promal dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono banyak disampaikan tentang hasil-hasil kajian Ombusman Maluku maupun hasil-hasil laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman Maluku.

Terutama menyangkut Gunung Botak di Kabupaten Buru harus ditutup secara parmanen karena daya rusaknya sudah tidak bisa dijelaskan lagi, sehingga hal ini harus diperjuangkan oleh anggota DPR, DPD RI di Pusat.

Sementara laporan masyarakat seperti ada salah satu Perusahaan yaitu PT. Pambers di Buru yang telah mendapat ijin dari Pemkab Buru untuk melakukan kegiatan perkebunan karet diatas tanah milik warga transmigran. Serta berbagai bentuk persoalan terutama yang krusial adalah bagaimana mempercepat pembentukan UU Kepulauan, untuk bisa menyelesaikan persoalan di daerah Maluku seperti kemiskinan, ketertinggalan dan keterbatasan di segala bidang, maka keberpihakan anggaran harus ke Maluku,” jelas Hasan.

Baca Juga  Bustan Pinrang: Partai UKM Partai Nasionalis, Partai Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Dikatakan, 2,6 Triliun setiap tahun yang dikucurkan oleh Pempus ke Pemprov Maluku terlalu kecil sehingga tidak bisa memecahkan persoalan-persoalan besar di daerah ini seperti kesehatan, pendidikan transportasi dan lain sebagainya.

“Untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Provinsi Maluku maka salah satu hal penting yaitu keberpihakan anggaran dan hal ini harus diperjuangkan oleh DPR dan DPD RI, sehingga dalam merevisi UU Pelayanan Publik harus berpihak kepada daerah kepulauan.

Jangan hanya merevisi pasal-pasal yang biasa namun harus melihat persoalan-persoalan di daerah kepulauan yang sangat krusial,” ungkapnya.

 

Spread the love
X