Ambontoday.Com – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan bersama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.635,94 Milliard. Penetapan tersebut berlangsung pada paripurna berlangsung, Kamis malam (23/12).

Sebelum dilakukan penetapan kesepakatan APBD 2022 Kabupaten Buru Selatan, tim anggaran pemda Buru Selatan bersama DPRD melakukan pembahasan Rancangan KUA PPAS kurang lebih seminggu berlangsung di aula lantai dua Kantor Bupati.

Usai melakukan pembahasan rancangan KUA PPAS APBD, dilanjutkan dengan paripurna DPRD penyerahan dokumen plafon anggaran dari Pemerintah Daerah oleh Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily kepada Ketua DPRD Muhajir Bahta didampingi dua orang Wakil Ketua DPRD Jamatia Booy dan La Hamidi.

Paripurna penyerahan dokumen Plafon Anggaran Kabupaten Bursel tahun 2022 secara resmi dibuka dan ditutup oleh Ketua DPRD.

Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily dalam pidatonya menyampaikan bahwa, APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 635,94 Miliard atau berkurang sebesar 102,16 Milyar atau 13,84 persen dari anggaran tahun sebelumnya sebesar 738,11 milyar,” ujar Wakil Bupati.

Diketahui, DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Kamis malam itu menggelar dua agenda paripurna, yakni paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022, masa sidang I tahun sidang 2021-2021.

Agenda paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Muhadjir Bahta.

Kemudian dilanjutkan dengan paripurna dalam rangka Penyampaian nota RAPBD tahun anggaran 2022 pada masa sidang I tahun sidang 2021-2022, dipimpin oleh Wakil Ketua I Jamatia Booy.

Paripurna yang digelar itu di hadiri Ketua DPRD dan dua Wakil Ketua, dihadiri oleh Wakil Bupati Gerseon Elieser Selsily serta pimpinan OPD.

Empat fraksi di DPRD Kabupaten Buru Selatan menyatakan sikap politiknya tidak menyampaikan pandangan umum mereka.

Mereka meminta kepada Wakil Bupati menginstruksikan kepada pimpinan OPD agar tidak meninggalkan tempat saat dilakukan pembahasan RAPBD secepatnya selesai untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah. (Biro BurseL)

.