Ambon, ambontoday,com – Pemerintah Kota Ambon melalu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappekot) Ambon menggelar sosialisasi dan pendampingan program Flood Management on Selected River Basin ( FMSRB) Wai Ruhu di Kota Ambon.
“Program FMSRB Wai Ruhu dilaksanakan pemerintah secara terintegrasi yang melibatkan beberapa kementarian yakni di daerah meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta Balai Sungai Provinsi Maluku,” kata Kepala Bappekot Ambon, Dominggus Matulapelwa kepada awak media usai kefiatan di ruang rapat Lantai II Balai Kota Ambon, Senin (2/10/2017).
Matulapelwa menjelasakan, program ini merupakan program dukungan dari alokasi anggaran Aset Development Bank (ADB). Dimana ADB bekerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Keuangan.
“Anggaran ADB digunakan untuk membiayai penanggulangan banjir di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku. Khusus untuk provinsi Maluku itu, alokasinya ada pada wilayah sungai di Kota Ambon, jadi khususnya wilayah Kota Ambon yang memang berdampak pada persoalan banjir,” jelasnya.
Diakuinya, Pengalaman tahun 2012-2013 Kota Ambon mengalami Banjir Bandang yang berdampak besar pada suangai Wai Ruhu dan Wai Batu Merah. Oleh sebab itu, lebih khusus prioritas program ini dimulai dari desa Batu Merah dan Desa Hatiwe Kecil.
Ia tambahkan, Terkait dengan program ini sudah pernah dilakukan studi analis dan larat mengenai dampak lingkungan baik untuk Wai Ruhu dan Wai Batu Merah.
“Dua studi ini mempunyai peran dan fungsi bagi masyarakat, agar dapat dilihat dan dikaji kembali pendataan sepanjang sungai sekitar 11 Kilometer, yang tidak semuanya karena akan dilakukan pembebasan lahan,” bebernya.
Oleh karena itu, program ini dilakukan dan ditindak lanjuti dari tahun 2015 untuk masyarakat, namun terhambat katena pembiayaan alokasi dananya berasal dari ADB yang meruapakan pinjaman dari Pemerintah. Sehingga di tahun 2016, barulah ditandatangani kesepakatan untuk pembiayaan antara pemerintah Indonesia dan ADB.
“Data di negero Hatiwe kecil sudah akurat Datanya dan kita sudah melaukan pendataan aset maka minimal 2018 semuanya harus berjalan,” tuturnya
Lebih lanjut mengakui, masyarakat mendukung pelaksanaan FMRSB, namun ada hal -hal yang belum diketahui selama ini seperti jarak yang harus dibebasakan. (AT-009)
