Saumlaki, ambontoday.com – Penyebarluasan akses dan jaringan internet di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dipastikan normal tahun ini. Jaminan pengembangan program tersebut telah dibangun menara (tower jaringan) di beberapa kawasan desa dengan pemancar dan gelombang.
Bahkan, Pemda Tanimbar lewat Dinas Kominfo telah menggerakan program jaringan internet sejak 2017 dan Base Transceiver Station (BTS) tahun 2009.
Kepala Dinas Kominfo KKT, Fredek Batlajeri menyebutkan, program yang masih bergulir yakni program Kementrian Kominfo RI lewat Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo bertanggungjawab memperluas akses internet secara merata.
“Penyediaan layanan Bakti saat ini penyebaraanya akan sampai di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, gereja, masjid, bahkan lembaga pelayanan kesehatan, semua akan mendapatkan internet gratis. Rencana kerja Kominfo sudah terlaksana, tinggal penyediaannya saja”. Ungkap Kadis di ruang kerjanya, Rabu, (1/2).
Layanan gratis Kementrian Kominfo RI lewat Badan Layanan Umum (BLU) sudah tersebar hampir di seluruh pelosok Tanimbar. Penyebaran bantuan layanan pemerintah di daerah ini secara teknis dipaparkan oleh Kepala Bidang e-government, Ernes Falikres.
“Tahun ini sudah mulai merjer data dari kemerntrian pendidikak, kesehatan, kemasyarakatan sudah masuk dalam aplikasi online. Jadi kita tunggu prosesnya dari pusat, data-data sudah dilengkapi dan sekarang sudah 263 paket. Seluruh pengusulan dilakukan melalui online 80an sudah terinpun, sisa 100 lebih akan di lengkapi datanya,” terang Falikres.
Selain itu, Ernes menyebutkan; “Jika terjadi kendala atau permintaan teknis jaringan di lapangan itu berarti prosesnya administrasi saja. Sedangkan untuk BTS jaringan 4G, best pertama dan kedua sudah selesai lalu nanti akan dioptimalkan,” tambahnya.
Pengusulan optimalisasi jaringan internet yang ditangani Dinas setempat melalui online. Artinya, kendala jaringan maupun akses internet yang bermasalah harus dibuat permohonan ke Bupati lewat Kadis agar dilakukan pengusulan secara langsung ke Bakti Kominfo untuk dikaji ataupun nanti akan dilakukan penambahan kapasitas. (AT/RM)
