DPRD Tunda Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran

Wakil ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin menyampaikan, laporan pertangungjawaban Gubernur tahun anggaran 2022 hingga saat ini masih terdapat beberapa OPD yang belum memberikan data belanja stunting. "Kita meminta kepada OPD Pemprov untuk menyerahkan data realisasi belanja program stunting,"ungkapnya. Dirinya mengaskan pihaknya telah minta realisasi belanja program stunting, tetapi masih terdapat beberapa mitra yang belum menyerahkan data belanja tahun 2022 termasuk untuk program studi.

"Karena itu kami putuskan untuk ditunda dulu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Selasa (11/7/2023). Dirinya meminta data untuk mengetahui secara pasti peruntukan anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Maluku tahun 2022,” tandas Afifudin. "Kami memandang sangat penting data belanja stunting pada masing-masing OPD guna membandingkan dengan data capaian penurunan stunting yang dipelopori oleh ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku,"ungkapnya.

Affudin menegaskan sudah memberikan peringatan kepada setiap OPD yang bermitra dengan Komisi IV agar segera memasukkan data guna disesuaikan dengan hasil pengawasan komisi di lapangan. "Untuk anggaran penanganan stunting tersebar pada OPD-OPD terkait tetapi hingga akhir tahun 2022 angka stunting hanya turun 2 persen pada angka 26 persen dari target 23 persen,"ujarnya. Sementara itu, Komisi IV akan melihat pertanggungjawaban penggunaan keuangan untuk program stunting artinya anggaran tersebut sampai ke lokus atau lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo.

“Presiden sudah memberikan peringatan soal dana stunting, makanya kita mau cek langsung apakah di Maluku terjadi tidak sebab faktanya stunting di Maluku hanya turun 2 persen dari target yang ditentukan” tegasnya.(AT-009)