Evans Alfons Tantang Camat Nusaniwe Buka Dasar Hukum dan Minta Wali Kota Ambon Evaluasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Nusaniwe

Ambontoday. com, Ambon.- Persoalan tanah adat di Negeri Urimessing kembali menjadi sorotan. Evans Reynold Alfons, ahli waris almarhum Jacobus Abner Alfons yang merupakan keturunan Jozias Alfons, mempertanyakan sikap Camat Nusaniwe, Niel A.

Wattimena, terkait pelayanan administrasi pertanahan dan pernyataan mengenai hak keluarga Alfons atas tanah dati.

Evans menilai bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib bersikap objektif, tidak memihak, serta menghormati dokumen sejarah dan putusan pengadilan dalam menangani persoalan tanah yang memiliki riwayat sengketa panjang.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya catatan tertanggal 28 Oktober 2026 yang memuat sejumlah persyaratan dokumen pertanahan, antara lain bukti kepemilikan sah dalam bentuk asli dan fotokopi, KTP yang bersangkutan, bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta catatan lain yang diduga berkaitan dengan letak tanah dan surat pelepasan.

Evans meminta agar asal-usul catatan tersebut, dasar hukum persyaratan, serta tujuan penggunaannya dalam proses administrasi dijelaskan secara resmi.

Camat Diminta Tidak Membuat Kesimpulan Sepihak

Evans juga menyoroti informasi yang diterimanya mengenai pernyataan Camat Nusaniwe dalam pertemuan bersama para ketua RT dan RW di Kelurahan Kudamati pada 22 Oktober 2026.

Menurut keterangan yang disampaikan kepadanya, Camat disebut menyatakan bahwa keluarga Alfons hanya memiliki hak atas Dusun Dati Katekate.

Evans mempertanyakan dasar pernyataan tersebut dan meminta klarifikasi langsung dari Camat.

"Saya ingin bertanya kepada Camat Nusaniwe, apakah Saudara telah mempelajari secara menyeluruh Register Dati Tahun 1814, Kutipan Register Dati Tahun 1923, Surat Pengakuan Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 3 Maret 1976, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan 20 dusun dati Jozias Alfons? Jika belum, atas dasar apa Saudara menyimpulkan keluarga kami hanya memiliki Dati Katekate?" tegas Evans dalam pernyataannya.

Menurut Evans, persoalan tanah dati keluarga Alfons memiliki sejarah panjang dan telah menjadi objek berbagai proses peradilan sejak tahun 1978.

Karena itu, ia menilai pernyataan mengenai kepemilikan tanah tidak seharusnya disampaikan tanpa pemeriksaan terhadap keseluruhan dokumen dan batas objek yang bersangkutan.

Pertanyakan Kewenangan Camat dalam Menilai Hak Kepemilikan

Evans mengingatkan bahwa kewenangan camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Menurutnya, fungsi pelayanan administrasi tidak dapat disamakan dengan kewenangan lembaga peradilan untuk memutus sengketa hak atas tanah.

"Camat bukan hakim dan kantor kecamatan bukan pengadilan. Jika terdapat sengketa hak kepemilikan, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum yang berwenang. Jangan sampai pelayanan administrasi digunakan untuk membuat kesimpulan yang merugikan salah satu pihak," ujarnya.

Evans menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pemeriksaan dokumen ataupun persyaratan administrasi yang sah.

Namun, ia meminta agar setiap persyaratan diterapkan secara adil, terbuka, dan mempunyai dasar hukum yang jelas.

Catatan 28 Oktober 2026 Dipertanyakan

Terkait catatan persyaratan dokumen, Evans meminta beberapa hal diperjelas.

Pertama, jenis bukti kepemilikan yang diminta dan dasar hukum persyaratannya.

Kedua, alasan permintaan bukti pelunasan PBB serta kedudukannya dalam proses administrasi yang sedang dilakukan.

Ketiga, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian letak tanah dengan surat pelepasan, harus dijelaskan surat pelepasan yang dimaksud, lokasi objek, batas-batas tanah, dan dasar pemeriksaannya.

Menurut Evans, catatan administratif tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menolak hak seseorang tanpa proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau memang ada kekurangan dokumen, jelaskan secara tertulis. Kalau ada perbedaan lokasi, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Kami siap membuktikan apa yang menjadi dasar klaim keluarga kami.

Tetapi jangan sampai kesimpulan dibuat terlebih dahulu sebelum dokumen diperiksa," tegasnya.

Minta Wali Kota Ambon Lakukan Evaluasi

Evans meminta Wali Kota Ambon memberikan perhatian terhadap persoalan pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Nusaniwe.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pentingnya asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.

Karena itu, apabila ditemukan penolakan pelayanan tanpa dasar yang sah atau perlakuan tidak setara terhadap masyarakat, Evans meminta agar dilakukan pemeriksaan administratif oleh instansi pengawas yang berwenang.

"Saya meminta Wali Kota Ambon mengevaluasi persoalan ini secara objektif. Pejabat pemerintahan harus menjadi pelayan masyarakat, bukan pihak yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sengketa kepemilikan tanah," katanya.

Pertahankan Hak Waris Melalui Jalur Hukum

Evans menegaskan bahwa perjuangan keluarga Alfons untuk mempertahankan hak atas tanah dati merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan warisan leluhur.

Menurutnya, Register Dati Tahun 1814, dokumen tahun 1923, serta Surat Pengakuan Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 3 Maret 1976 merupakan bagian penting dari riwayat hak yang perlu diperiksa bersama dokumen lainnya.

Ia juga meminta agar seluruh putusan pengadilan yang relevan dihormati sesuai isi amar dan akibat hukumnya.

"Saya tidak meminta perlakuan istimewa. Saya hanya meminta kepastian hukum dan pelayanan yang adil. Kalau pemerintah merasa mempunyai dasar yang berbeda, mari kita buka dokumen dan periksa bersama secara objektif.

Jangan sampai hak masyarakat ditentukan berdasarkan pendapat pribadi seorang pejabat," ujarnya.

Evans menyatakan siap menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Camat Nusaniwe dengan tembusan kepada Wali Kota Ambon, Inspektorat Kota Ambon, dan DPRD Kota Ambon.

"Tanah adat bukan sekadar persoalan luas wilayah atau nilai ekonomi. Di dalamnya terdapat sejarah, hak waris, dan tanggung jawab generasi. Karena itu, siapa pun yang menjalankan jabatan pemerintahan harus menghormati proses hukum serta tidak mengabaikan bukti-bukti yang diajukan masyarakat," tutup Evans.

Catatan redaksi: Pernyataan yang dikaitkan dengan Camat Nusaniwe dan asal-usul catatan tanggal 28 Oktober 2026 masih memerlukan konfirmasi. Camat Nusaniwe perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dan hak jawab agar pemberitaan berimbang. (AT)