Jen Kosso Desak KPK Usut Dugaan Penyelewengan Proyek Jalan Lingkar Seram, Menteri PU Diminta Evaluasi BPJN Maluku

Ambon today. com_AMBON, 9 Oktober 2026 — Aktivis Maluku asal Pulau Seram, Jen Kosso, yang juga merupakan pengurus HMI Cabang Ambon, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyimpangan anggaran dan pelaksanaan proyek jalan serta jembatan di Pulau Seram. Ia juga meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI mengevaluasi secara menyeluruh Kepala BPJN Maluku dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) II, Toci Leuwol.

Jen menilai kondisi infrastruktur jalan lingkar Pulau Seram, khususnya ruas Saleman hingga Air Nanang, perlu mendapat perhatian serius.

Pasalnya, menurut dia, terdapat pekerjaan jalan yang kembali mengalami kerusakan meskipun baru selesai dikerjakan dalam waktu relatif singkat.

“Jalan nasional dibangun menggunakan uang rakyat. Karena itu, kualitas pekerjaan, ketebalan aspal, konstruksi jembatan, hingga fasilitas penerangan harus sesuai spesifikasi dan ketentuan teknis. Kalau baru dikerjakan satu atau dua bulan sudah rusak kembali, ini harus diperiksa secara serius,” tegas Jen.

Ia mempertanyakan pengawasan terhadap mutu pekerjaan serta tanggung jawab kontraktor dan pihak terkait.

Jen juga menyoroti minimnya lampu penerangan pada sejumlah jembatan di jalur lingkar Pulau Seram yang, menurutnya, berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari.

SOROT PENGHAPUSAN BERITA, MINTA TRANSPARANSI

Selain persoalan infrastruktur, Jen mengaku mencermati sejumlah pemberitaan media mengenai kritik terhadap pekerjaan jalan dan jembatan di Pulau Seram yang disebutnya sempat dihapus setelah dipublikasikan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan baginya mengenai transparansi informasi publik. Ia menduga adanya kemungkinan komunikasi atau kesepakatan tertentu di balik penghapusan berita tersebut, termasuk kemungkinan adanya praktik suap. Namun, dugaan itu belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya transaksi maupun keterlibatan pihak tertentu.

Jen juga menyinggung pemberitaan yang pernah beredar mengenai dugaan pesta minuman keras di kawasan Tugu BPJN saat perayaan ulang tahun Kepala BPJN pada waktu itu.

Ia mempertanyakan mengapa berita tersebut, menurut pengamatannya, kemudian tidak lagi tersedia setelah sempat dipublikasikan.
“Kalau memang ada pemberitaan yang dihapus, publik berhak mengetahui alasannya. Jangan sampai muncul kecurigaan bahwa kritik terhadap proyek pemerintah dibungkam. Jika ada dugaan pelanggaran, harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan, bukan sekadar saling menuduh,” ujarnya.

DESAK AUDIT MENYELURUH DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Jen menegaskan, persoalan jalan dan jembatan di Pulau Seram tidak boleh berhenti pada kritik di ruang publik.

Ia meminta KPK dan aparat pengawasan yang berwenang menelusuri penggunaan anggaran, dokumen kontrak, spesifikasi teknis, hasil pemeriksaan pekerjaan, serta proses pembayaran kepada kontraktor pada proyek-proyek yang dipersoalkan.

Ia juga mendesak Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap kinerja BPJN Maluku, termasuk pengawasan yang dijalankan Satker II di bawah Toci Leuwol. Menurutnya, evaluasi harus didasarkan pada pemeriksaan lapangan dan bukti teknis agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

“Jangan biarkan uang negara habis untuk pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan. Kontraktor harus bertanggung jawab jika terbukti tidak memenuhi spesifikasi, dan pejabat terkait juga harus diperiksa apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran,” tegasnya.

HMI SIAP TEMPUH JALUR RESMI
Lebih lanjut, Jen menyatakan akan menyurati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) secara resmi apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang memadai.

Langkah itu, menurutnya, dimaksudkan untuk mendorong pengawasan serta pelaporan terhadap proyek jalan dan jembatan di Pulau Seram yang dinilai bermasalah.

Ia menegaskan bahwa jalan lingkar Pulau Seram merupakan infrastruktur strategis bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. ( O. l )