KKN UNPATTI Tertunda, Mahasiswa Kecewa dan Desak Rektor Segera Evaluasi

Ambon today. com_AMBON, MALUKU — Penundaan keberangkatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon ke Rumahkay, Tomalehu, dan Tala akibat anggaran yang belum tersedia menuai kekecewaan. Mahasiswa menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya kesiapan dan transparansi pengelolaan KKN.

Berdasarkan pengumuman Pengelola KKN, keberangkatan yang sebelumnya ditunda dijanjikan berlangsung pada Senin atau Selasa pekan berikutnya. Namun, hingga Senin (19/10/2026), mahasiswa mengaku belum menerima informasi yang jelas mengenai kepastian keberangkatan.

Seorang mahasiswa Fakultas Hukum berinisial TY mengungkapkan bahwa mahasiswa telah membayar biaya KKN sebesar Rp750.000, ditambah patungan Rp200.000 untuk kebutuhan program kerja. Kondisi ini dinilai semakin membebani mahasiswa dan orang tua yang telah bersusah payah membiayai pendidikan.

Mahasiswa juga mengeluhkan persoalan biaya transportasi, termasuk adanya mahasiswa yang mengaku harus mencari dana sendiri untuk membeli tiket keberangkatan.

“Kami merasa dirugikan karena tidak ada kepastian informasi. Kami mempertanyakan transparansi pengelolaan KKN, sementara biaya sudah dibayarkan dan jadwal keberangkatan terus tertunda,” demikian inti keluhan mahasiswa.

MAHASISWA DESAK REKTOR BERTINDAK

Atas kondisi tersebut, mahasiswa mendesak Rektor UNPATTI segera mengevaluasi Pengelola KKN, terutama terkait kesiapan anggaran, transparansi pembiayaan, kepastian jadwal, dan penyaluran biaya transportasi.

Mereka meminta pihak kampus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab keterlambatan anggaran serta langkah konkret agar mahasiswa tidak terus menanggung ketidakpastian dan biaya tambahan.

Mahasiswa menegaskan, KKN merupakan bagian dari kewajiban akademik yang harus dikelola secara terencana dan bertanggung jawab, bukan justru membebani mahasiswa akibat ketidakjelasan administrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi dari Rektorat UNPATTI maupun Pengelola KKN terkait keterlambatan anggaran dan kepastian keberangkatan masih diperlukan. Pihak kampus diharapkan segera memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak semakin menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap pelayanan universitas.( O. l)