Pemuda Maluku Bergerak Desak Gubernur Percepat Pembangunan Jalan Lingkar Ambalau

Dalam dokumen resmi yang diterima media, PMB menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pulau-pulau kecil harus memperhatikan aspek keberlanjutan, legalitas, dan hak masyarakat lokal sebagaimana diamanatkan undang-undang. Mereka menilai, hingga tahun 2025 pembangunan jalan lingkar Ambalau yang direncanakan sepanjang 24 kilometer, baru terealisasi sekitar 10 kilometer. “Kondisi ini jelas memperlambat akses masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal, termasuk distribusi hasil bumi dan kebutuhan pokok.

Jalan lingkar Ambalau harus menjadi prioritas pembangunan karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas,” tegas PMB. Dalam tuntutannya, PMB menyampaikan tiga poin utama. Pertama, meminta Gubernur Maluku mengambil langkah konkret mendorong percepatan pembangunan jalan lingkar Ambalau sekaligus menetapkan statusnya di bawah kewenangan provinsi.

Kedua, PMB meminta Pemerintah Provinsi Maluku bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan kajian teknis untuk perubahan status jalan, sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih sistematis dengan dukungan anggaran memadai. Ketiga, PMB mengingatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat agar serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses jalan yang layak, sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pembangunan di pulau-pulau kecil. Koordinator Lapangan I PMB, Arman Lesilawang, dan Koordinator Lapangan II, Rahman Mony, menegaskan bahwa perjuangan ini murni demi kepentingan masyarakat Ambalau.

“Kami berharap pemerintah benar-benar mendengar aspirasi ini, karena jalan adalah kebutuhan vital yang menentukan kesejahteraan masyarakat di pulau kecil seperti Ambalau,” ujarnya. Pembangunan jalan lingkar Ambalau, menurut PMB, tidak sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan jembatan penting menuju peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan konektivitas antarwilayah di Maluku. [Nar'Mar] ---