AMBON, Ambontoday.com- Tak miliki data yang valid baik tenaga honorer dan kontrak di Badan Kepegawaian daerah (BKD) dan Sumber Daya Manusia Kota Ambon dan Dinas Pendidikan Kota Ambon hingga saat ini, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon memberikan waktu hingga akhir September 2022 untuk kedua OPD.
“Hingga sampai saat ini kedua OPD itu belum memiliki data yang valid untuk tenaga honorer dan kontrak di Kota Ambon,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw kepada media di Gedung Baileo Rakyat Belakang Soya, Ambon (Senin,12/9/2022) usai rapat bersama.
Menurut Laturiuw, dari data yang dimasukan ke komisi II dari bulan April-Mei 2022 sebanyak 163 tenaga honorer, ASN 4.806 yang di dalamnya terdapat tenaga kontrak sebanyak 1.063.
“1.063 ini yang diakui Dinas Pendidikan Kota Ambon bahwa mereka ada pada tingkat PAUD, SD bahkan SMP Sudah 1.595,” katanya. Untuk itu, ada perbedaan data dari Dinas Pendidikan terkait dengan tenaga honorer maupun kontrak yang jauh, dengan apa yang dikemukakan oleh BKD.
Lanjutnya, alasan yang disampaikan oleh BKD Kota Ambon yakni tidak semua tenaga-tenaga honorer atau kontrak yang mengabdi di danau dengan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, namun banyak yang di danau oleh yayasan, komite bahkan dana bos.
“Fakta yang kami temukan pada dinas pendidikan adalah berapa banyak tenaga honorer dan kontrak yang secara murni di danau oleh APBD, dan dana bos. Data inilah yang belum kami dapatkan hingga saat ini,” jelasnya.
Ia mengakui, bagi teman- teman komisi
sampai dengan saat ini beban dalam postur APBD dari setiap tahun itu komposisi belanja gaji tergolong sangat tinggi sekali sudah lebih dari 40%. “Total APBD kita habis hanya untuk belanja gaji, bukan kami berupaya supaya menurunkan, yang terpenting jumlah yang saudara-saudara sampaikan di dalam fakta itu merupakan kondisi real sekarang yang betul-betul terjadi tapi dengan penjajahan data yang berbeda seperti itu sekarang itu kita masih mengalami kesulitan dalam memilah,” paparnya.
Ia menambahkan, kalau data dari dinas pendidikan dan BKD disatukan maka total tenaga honorer dan kontrak di Kota bon berjumlah 2.000. Dengan ini, sampai dimana tingkat penyebarannya. “Catatan yang kami temui ada beberapa tenaga honorer dan kontrak digaji hanya Rp. 100.000 per bulan,” akuinya.
Ia mengharapkan, pihaknya bisa mendapatkan data valid yang terakhir hingga 30 September 2022, sehingga secara nasional data bisa disajikan. (AT-009)
