Latuheru : Jumlah Anggota Saniri Negeri Dilakukan Lewat Hasil Musyawarah

Ambon, Ambontoday.com – Untuk melakukan Penataan Kembali Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saniri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku, Bagian Tata Kelola Pemerintah Kota Ambon menggelar rapat kerja teknis Penataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saniri Negeri se-Kota Ambon sesuai regulasi pemerintah pusat daerah yang berlangsung di Islamic Center, Kamis (20/4/2017).

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan dimaksud berasal dari perangkat desa dan negeri serta nara sumber yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Masyarakat dan Desa serta bagian tata pemerintahan sekertariat Kota Ambon.

“Dengan adanya Perda Payung Pemkot Ambon, maka perlu disampaikan kepada BPD dan saniri negeri terkait dengan anggota BPD dan Saniri Negeri adalah 5 sampai denga 9 orang,” akui sekertaris Kota Ambon, A.G. Latuheru kepada awak media usai memberi sambutan.

Dikatakan, penekanan kepada BPD dan saniri negeri harus benar-benar menjalankan fungsinya, karena BPD merupakn lembaga legislatif dan sekaligus mengontrol pelaksanaan tugas dari kepala desa dan raja.

“Hubungan harus dibangun secara baik, sehingga kepala desa dan raja dapat real melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah Pusat semakin bertambah maka kewenangan harus dijalankan dengan baik. Kerena peraturan desa tentang anggaran pendapatan desa dan negeri yang disusun bersamaan, yang harus mendapat persetujuan dari lembaga desa dan negeri.

“Dalam arti, berkas yang telah disusun bukan langsung disetujuai begitu saja, namun proses harus dilakukan secara bersamaan, agar BDP dan saniri negeri sebagai pembawa aspirasi bagi masyarakat desa tidak meninggalkan fungsi dan tugasnya masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya katakan, jumlah saniri negeri ditentukan berdasarkan hasi musyawarah, sebab honor yang didapat berdasarkan kemampuan dari desa untuk membayar honor tersebut.

“Jadi jumlah yang diperuntukan, bukan disusun seenaknya,” terangya

Diharapakan, adanya penyesuaian dalam penyusuanan jumlah tersebut lewat rapat kerja teknis ini. (AT-009)

Jadilah Orang Pertama share:
author