DPP Absahkan Logo KNPI

No comment 277 views

Ambon, Ambontoday.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) secara langsung pada tanggal 31 Januari 2018 akan mengabsahkan Logo KNPI. Hal ini diakui oleh Sekertaris Jendral DPP KNPI, Sirajudin Abdul Wahab kepada awak media di Gong Perdamaian usai Pelantikan DPD KNPI Provinsi Maluku, Senin (29/1/2018).

Menurutnya, lewat pelantikan DPD KNPI Provinsi Maluku Periode 2018-2021 sebagai awal dari perjalanan KNPI di Provinsi Maluku sebagai wadah penghimpun.

Dia menjelasakan, pihaknya memang mengkhususkan DPP KNPI ingin menyampaikan berita baik dari Jakarta mengenai proses laporan Polisi kurang lebih dua tahun lalu. Jadi tahun 2015 terkait hak guna atau hak paten dari logo KNPI, dimana logo disahkan oleh Kementetian Negara melalui Kementerian Hukum dan Ham atas pengggunaan Logo KNPI.

“31 Januari akan dilakukan proses gelar perkara besar di Mabes Polri berkaitan dengan laporan kita yang sudah berjalan cukup lama, dan ini memang sangat disayngkan karena proses pengaduan berjalan begitu lambat, namun tidak berhenti,” ucapnya.

Dia mengakui, dengan adanya gelar perkara di tingkat Mabes Polri, ini menunjukan adanya harapan terhadap penegakan hukum di Indonesia. ” Karena berdasrakan UU hak cipta penggunaan logo itu diatur dalam UU atas kewenangan tersebut,” paparnya.

Untuk itu, apabila terdapat orang yang memggunakan logo KNPI tanpa ijin dari hak cipta, itu sesungguhnya mendapat ganjaran dari pada pasal secara pidana yang diatur dalam UU hak cipta tersebut. “Harapan kita didalam proses gelar perkara dengan waktu satu minggu kemudian, pihak kepolisian sudah menetapkan 3 orang tersangka,” terangnya.

Dikatakan, 3 orang tersangka yang memakai logo KNPI tanpa ijin adalah Fat Arafik, Fadli Alimin dan Cupky Risman. “Jadi sesungguhnya tiga orang ini menjadi biang awal dari pada terpecahnya KNPI di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Lanjutnya mengungkapkan, pihak KNPI berdsarkan hasil Kongres Papua merupakan kesinambungan dari perjalanan kongres dari Pertama kali didirikan KNPI tahun 1973 sampai kongres ke -XIV Tahun 2015 menyakini bahwa adanya laporan polisi tersebut menjadi pintu masuk bagi selesainya klaim.

“Kami meminta dari pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengak hukum seadil-adilnya dan tidak boleh ada lagi proses penghambat laporan tersebut, karena kami Pemuda Indonesia ingin bersatu dalam satu wadah KNPI dan tidak diganggu lagi semangat persatuan dan kesatuan Kita,” pintanya.

Selain itu, pihaknya tidak ingin adanya istilah dualisme KNPI, karena kami yakin ada orang -orang tertentu yang ingin memecah belah KNPI.

Tak hanya itu, pihak KNPI juga meminta agar Presiden Jokowidodo untuk menjadi bagian dari pada hal tersebut, sehingga kongres ke-XV di Nanggrow Aceh Darusalam dapat berjalan dengan baik.

Dia menambahkan, ini sebagai instruksi bagi seluruh DPD di seluruh Indonesia terutama dari tanggal 29-31 Januari 2018 bahwa telah dilakukan langkah -langkah hukum.

“Terkait dengan bebarapa orang yang mengatasnamakan KNPI di Provinsi Maluku ini, nantipun kami menginstrusikan kepada Katua DPD KNPI Provinsi Maluku dibawah pimpinan Faizal untuk menyampaikan tindakan hukum sebagaiman yang sudah dilakukan di tingkat DPP,” jelasnya.

Baginya, hal ini dilakukan bukan untuk memenjarakan siapa-siapa, namun menjadi efek jera sehingga kedepannya jabatan yang akan ditinggal oleh DPP KNPI dengan legesinya yang satu, KNPI yang tidak dipecah belah dengan hal-hal ketidaksetujuan. (AT-009)

Jadilah Orang Pertama share:
author