PPK Lingkup Pemprov Maluku Ikut Sosialisasi Tentang Pengadaan Barang

Ambon, today.com  – Jika Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum diumumkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), maka proses pemilihan barang dan jasa belum dapat diproses oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. 

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutan tertulisnya, dibacakan Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan, Zulkifli Anwar, pada acara Sosialisasi dan Pelatihan Sirup Versi 2.3 Sesuai Perpres No.16 Thn 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Rabu (12/12/2018).

Kegiatan ini diikuti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPA) di lingkup Provinsi Maluku. 

“RUP yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), merupakan awal dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Assagaff. 

Pengumuman RUP Perangkat Daerah, menurut Assagaff, dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD, disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD. 

Dia katakan, diharapkan dalam pelaksanaan APBD, sedapat mungkin sudah harus diumumkan RUP, pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, sehingga proses pelaksanaan penyedia, dapat dilaksanakan paling lambat akhir tahun atau awal tahun anggaran. 

“Berkenaan dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mengacu pada aturan dan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015,” tuturnya. 

Dengan diterbitkannya regulasi tersebut, Assagaff menilai, ini menunjukan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, sehingga menghasilkan barang atau jasa yang tepat, dari setiap anggaran yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitasnya, jumlah, waktu, mutu, biaya, lokasi dan penyedia. 

“Era keterbukaan dan perubahan regulasi, serta kemajuan aplikasi teknologi yang semakin berkembang, menuntut birokrasi untuk menggunakan sistim aplikasi yang berbasis IT, sehingga kedepan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, dapat diakses oleh semua pihak,” tandas Assagaff. 

Dia menyadari bahwa Pemda mempunyai tanggung jawab yang berat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui program atau kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program tersebut. 

Assagaff katakan, tentunya hal ini melalui tahapan-tahapan, sejak dari perencanaan, penganggaran kegiatan itu sendiri, dengan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. 

“Terkait dengan hal tersebut, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) ke depan, diharapkan bukan hanya sebagai institusi penyelenggara penyedia barang dan jasa, akan tetapi harus bertransformasi menjadi procurement center yang profesional,” imbuhnya. 

Untuk itu, Assagaff harapkan PA, KPA dan PPK dan admin RUP, mengikuti sosialisasi ini, sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.(AT – 007)

Jadilah Orang Pertama share:
author