CAMAT DAWELOOR-DAWERA KAB. MBD ANCAM PNS DAN HONORER JIKA MEMILIH CALEG TERTENTU.

MBD, ambontoday.com РNetralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan umum serentak yang akan dihelat pada 17 April 2017 mendatang sangat diharapkan. Hal ini telah ditegaskan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang mana secara eksplisit menyatakan bahwa, aparatur sipil negara tidak boleh terlibat politik praktis, dipertegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II pasal 4 butir  12 dan seterusnya.

Namun hal ini terkesan diabaikan oleh para ASN di daerah -daerah pelosok. Kali ini sikap mendukung calon legislatif tertentu secara terang-terangan dilakukan oleh Camat DAWELOOR-DAWERA Simon Dahoklory S. Sos. Berdasarkan laporan beberapa orang pegawai kantor camat setempat yang enggan namanya disebutkan, bahwa selama ini dalam setiap arahan dari Camat Dahoklory selalu mengarahkan pegawai kantor camat untuk memilih kandidat tertentu yakni, untuk calon DPRD Kabupaten MBD harus memilih caleg kabupaten MBD atas nama Remon Amtu asal partai PDIP sementara untuk tingkat DPRD Provinsi harus memilih calon bernama Hengky Pelata asal partai Hanura terang sumber.

Bukan itu saja salah satu tenaga Honorer yang bertugas di Kecamatan itu yang juga enggan namanya dimediakan, kepada wartawan media ini mengaku sempat diancam oleh camat kalau berani memilih kandidat lain diluar kehendak camat.

“Saya sekarang terbeban soalnya kami di kantor, camat memerintahkan harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Saya sendiri diteror juga dimana sampe kalau di TPS Watuwei (Kec. Daweloor-Dawera) ada¬† pa Mos Maahury Caleg asal partai PKPI dapat suara maka gatwa beliau itu saya”, ungkap Sumber via Short message service ( sms) kepada media ini (9/4/2019).

Sementara salah satu Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Daweloor-Dawera Amos Sipaheluth yang pernah dihubungi Media ini beberapa waktu lalu di Daweloor mengatakan, saat ini soloditas Panwascam memang sangat diragukan akibat dari perseteruan internal yang terjadi. Dirinya menjelaskan kalau saat ini antara ketua dan komisioner tidak sinkron akibat dari netralitas saudara ketua dan sekretaris Panwas dimana mereka seolah mengamankan instruksi dari camat karena latar belakang keduanya adalah ASN. Akibatnya sudah tidak ada lagi yang namanya netralitas di tubuh Panwas. Ungkap Sipaheluth.
Olehnya itu sebagian kalangan menilai bahwa hal ini merupakan potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran pemilu. Sehingga sang camat harus ditindak tegas secara hukum karena sangat mencoreng kaidah-kaidah demokrasi. Ini era Fredoom (kebebasan) sehingga orang harus bebas memilih dan bebas dari tekanan intervensi pihak manapun termasuk camat sekalipun.

Diharapkan dari pihak Bawaslu untuk menyikapi persoalan ini, karena perilaku camat sangat mengintimidasi hak politik para ASN yang memiliki hak memilih. (AT – 023)

Jadilah Orang Pertama share:
author