BAWASLU MBD PASTIKAN USUT PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KECAMATAN ROMANG.

Kisar, ambontoday.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya memastikan akan mengusut tuntas pelanggaran pemilu di Kecamatan Pulau Romang Kabupaten MBD.
Pelanggaran yang diduga melibatkan camat Romang itu kini menjadi perbincangan menarik di seluruh kalangan. Banyak kalangan menilai walaupun dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten sudah diungkapkan secara vulgar oleh ketua PPK Romang Charles Lenderth soal intimidasi yang dilakukan oleh camat Romang kepada pihak PPK agar merubah (menaikan) hasil perolehan suara dari calon tertentu usai rapat pleno PPK pada beberapa waktu lalu namun banyak pihak masih meragukan integritas, serta transparansi dari pihak Bawaslu Kabupaten MBD. Pasalnya status ketua Bawaslu yang saat ini sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) apalagi persoalan tersebut melibatkan pejabat tinggi di wilayah itu.
Nah..kaitannya dengan itu maka,
kepada media ini (18/5/2019) Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Maluku Barat Daya Jems Jonazs S.Pd menegaskan, pihaknya telah mengambil tindakan terhadap persoalan penggelembungan suara di Pulau Romang.

“Terhadap persoalan romang, Bawaslu MBD sudah ambil tindakan, karena dalam penanganan pelanggaran pemilu baik adminstratif maupun pidana pemilu pasti ada tahapan yang di atur dalam Undang-undang maupun Peraturan Bawaslu.
Gakumdu MBD sudah melakukan klirifikasi terhadap pihak terkait untuk dimintai keterangan. kalaupun terbukti ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus ini, maka Bawaslu MBD akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan perintah Undang-undang” tegasnya.

Dia menjelaskan bahwa, untuk persoalan itu sementara ini pihak PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) romang yang akan dijadikan sebagai objek klarifikasi. Soal keterlibatan pihak lain didalamnya akan terus didalami berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
“terhadap kasus Romang, untuk sementara PPK yang kita jadikan sebagai objek klarifikasi. pengembangan keterangan natinya baru bisa kita dalami apakah ada keterlibatan pihak lain dan juga bukti-bukti yang cukup slanjutnya kasus ini secra prosedural kami akan melimpahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti selanjutnya ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan ke PN (pengadilan negeri) sesuai perintah Perbas (peraturan bawaslu) No 31 tahun 2019” tambah dia. Ditanya soal integritas dan transparansi
dirinya menjanjikan bahwa soal integritas dan transparansi dari Bawaslu MBD tidak perlu diragukan.
“Soal intergritas dan trasparansi dari Bawaslu MBD seng perlu diragukan lagi Sodaraku” ungkapnya lewat Short message service (sms) nya kepada media ini.
Sementara itu terkait kasus ini, Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Orno lewat media telah menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten MBD untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut sebab akan merusak norma- norma demokrasi yang sudah sangat bagus dijalankan selama ini.
Sekedar diketahui, kedok penggelembungan suara yang melibatkan camat Romang itu terbongkar saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada pertengahan Mey lalu di kantor KPU MBD di Tiakur. Dimana saat itu salah satu saksi yang juga caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Aleksander Dadiara berhasil membeberkan “selembar bukti pemufakatan jahat” (C1 plano) dihadapan sidang pleno sehingga terkuaklah misteri kongkalikong antara PPK dan Camat. Namun secara gentelmen ketua PPK Romang Charles Lenderth telah mengakui perbuatannya dihadapan rapat pleno terbuka itu bahwa dirinya terpaksa melakukan kesalahan itu karena diintimidasi oleh camat Romang. (AT – 021)

Jadilah Orang Pertama share:
author