KASUS PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KKT DILAPORKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DKPP

Kisar, ambontoday.com – Kisruh penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berhujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ketua PPK Melkias Batlayeri dan ketua Panwas Kecamatan Wuarlabobar Thonci Rahanserang di Penginapan Pante Indah kamar nomor 15 B, Rabu dini hari (8/5) lalu. Keduanya diduga melakukan perubahan Berita Acara hasil Rekapitulasi (perhitungan suara) khusus DPD dan perolehan suara DPRD Propinsi di kecamatan Wuarlabobar dalam rangka mengamankan calon tertentu.
Berbagai kalangan menilai, kecurangan ini sudah terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga pihak penyelenggara (KPU dan BAWASLU) ditingkat Propinsi dan pusat harus mengevaluasi bukti-bukti kecurangan yang telah dilaporkan. Hal ini penting dilakukan agar demokrasi di daerah ini tidak tercoreng oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab.
Kepada media ini, mantan ketua DPRD Maluku Tenggara Barat (KKT) Boy Sanamase yang dihubungi lewat telepon selulernya mengatakan, terkait kasus
OTT PPK Kecamatan WUAR LABOBAR di penginapan pantai indah, dia (Sanamase red) dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan materi gugatannya ke MK dan DKPP.
Sementara untuk Kecamatan Tanimbar Selatan, Sanamase menjelaskan, dugaan penggelembungan suara di Tansel (Tanimbar Selatan) kepada parpol tertentu, sementara dihiimpun bukti-bukti terkait itu ungkapnya. sembari menambahkan, untuk kasus Tansel, sangat TMT (Terencana, Masif dan Tersisitim).
“PARTAI GERINDRA SEDANG PERSIAPKAN MATERI GUGATAN KE MK. SEMOGA DIDUKUNG OLEH PARPOL LAINNYA AGAR DUA JENIS PEMILU YANG RAWAN YAKNI PROVINSI DAN KABUPATEN MENJADI MATERI PERCAKAPAN DI MK. GERINDRA HANYA MENYIAPKAN MATERI GUGATAN UNTUK KABUPATEN”, ungkap caleg DPRD Propinsi asal partai Berkarya ini lewat smsnya kepada media ini.

Kaitannya dengan itu maka berbagai kalangan pun mengharapkan kepada media agar dapat mengawal proses ini dengan objektif. Ini akan dijadikan sebagai pembelajaran penting bagi demokrasi kita.
Selaku corong publik, media diharapkan dapat mengawal proses ini sehingga dapat mengembalikan hak-hak demokrasi dan aspirasi rakyat yang dikebiri dan dikhianati lewat proses pemufakatan jahat dan kejahatan demokrasi di bumi duan lolat itu.
aparat penegak hukum, pun dihimbau agar harus tegas dan transparan serta tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus ini.
Sekedar diketahui, proses penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu tidak hanya di satu TPS atau satu Kecamatan namun masif terjadi hampir di semua TPS.
Sebagai sample, suara partai NasDem pada TPS 23 Tanimbar Selatan berdasarkan formulir C1, berjumlah 20 suara namun di mark up menjadi 30 suara.
TPS 3 Lorulung yang seharusnya 9 suara di-mark up menjadi 49 suara (ada tambahan 40 suara). Dan TPS 3 Arui Das seharusnya 19 suara, di-mark up menjadi 31 suara (ada tambahan 12 suara).
Sementara itu terkait persoalan ini, ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yan Sairdekut yang dikonfirmasi media ini lewat telepon selulernya mengatakan, dirinya belum bisa berkomentar banyak soal kasus ini sebab masih fokus terhadap laporan yang sudah diserahkan kepada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. “Beta dan rekan-rekan belum bisa berkomentar banyak nyong karena masih fokus untuk laporan yang sementara beta masukan ke Bawaslu dan selanjutnya akan katong bawa juga ke Mahkamah Konstitusi (MK)” imbuh Sairdekut.
Kesempatan berbeda, Jems Yoltuwu salah satu politisi KKT kepada media ini via teleponnya menjelaskan, dengan proses kejahatan demokrasi yang terjadi di KKT ini maka yang sangat dirugikan adalah rakyat sebab pesta demokrasi ini sangat mahal dan dilaksanakan menggunakan uang rakyat. Sehingga rakyat juga harus mengawal proses ini. Sejauh ini sebagai politisi, pihaknya bersama beberapa rekan dari partai lain telah melayangkan gugatan ke Bawaslu dan akan tetap mengawal itu. “Seluruh persyaratan dan bukti-bukti yang ada kami sudah menyiapkan itu dan kami mendorong partai Gerindra untuk mengawal itu ke Bawaslu dan MK.

Kami partai yang lain siap memback up dengan data-data”, terangnya. Menurut Yoltuwu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang, kami diberikan waktu 3×24 jam sehingga sebagai parpol kami sangat konsen dengan itu. Oleh sebabnya kami juga mengharapkan seluruh pihak termasuk media dapat mengawal proses ini dengan baik karena inilah bagian dari pembelajaran demokrasi tuturnya. (AT – 021)

Jadilah Orang Pertama share:
author