KPUD Promal Akui Rekomendasi Panwascam Memenuhi Unsur

Ambon, ambontoday.com – Paska pleno KPU RI setelah KPUD Provinsi Maluku (Promal) selesai mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara kelembagaan dari tingkat KPPS hingga KPUD Promal sejak tanggal 17 April hingga 20 Mei 2019.

Kinerja komisioner KPUD Promal dan jajarannya diapresiasi sungguh oleh semua kalangan, namun menitipkan sejumlah penyesalan dan tanda tanya terhadap kebijakan yang dilakukan oleh KPUD Promal, KPUD kota ambon.

Sesuai dengan penjelasan komisioner KPUD promal terkait dengan pertanyaan dari saksi Partai Gerindra dimana, segala persoalan yang terjadi dikota ambon kecamatan nusaniwe yang mana pihak Panwas Kecamatan (Panwascam) Nusaniwe telah mengeluarkan rekomendasi PSU pada 4 TPS.

KPUD Promal dalam penjelasan mengakui bahwa rekomendasi PSU dari panwascam nusaniwe kota ambon, telah memenuhi unsur namun proses persiapan pada TPS dan juga letak geografis yang ada dipromal untuk distribusi logistik sehingga KPUD kota ambon tidak menyetujui dan merealisasi rekomendasi panwascam terkait PSU.

Kepada ambontoday.com, pengamat politisi muda Maluku Fredjon Tuhalauruw mengatakan penjelasan KPUD promal sangat gampang dan enak diungkap tanpa mempertimbangkan harapan masyarakat Maluku.

“Saya pribadi bingung dengan KPUD promal, dimana mereka dengan gamblang berkata kok mengihyakan keputusan KPUD kota ambon, dengan tidak merealisasi rekomendasi panwascam, ada apa dengan KPUD Maluku dan kota ambon ???” kata Tuhalauruw.

Dikatakan juga, jika ada partai yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur Mahkama Konstitusi (MK), beliau pastikan akan menang KPU, dan pihak partai yang dianggap dirugikan bisa mempidanakan KPUD kota ambon karena sudah melanggar UU.

Ia berharap ada etiket baik dari KPUD kota ambon untuk meninjau kembali keputusannya, mengingat keti kita merujuk pada UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 549 yang berbunyi, Jika KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan PSU di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat 3 yang menegaskan bahwa persyaratan yang ada pada UU ini telah terpenuhi KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 jutah rupiah jika KPU tidak mematuhinya.

“saya sangat yakin jika KPUD kota ambon dipidanakan pihak partai yang merasa dirugikan akan memenuhi dan pasti memenangkan proses karena secara administrasi pemilu sangat – sangat memenuhi syarat” ungkapnya.

Harapnya, sekiranya ada partai yang mengambil jalur MK biar ada efek jerah, karena perbuatan KPUD kota ambon bahkan KPUD promal sangat merugikan rakyat maluku dan juga semua peserta pemilu. (AT – tim)

Jadilah Orang Pertama share:
author