Oknum Bendahara Desa di Kecamatan Damer Dituding Lakukan Penyimpangan DD

Ambontoday.com, Ambon,- Penyimpangan atas pemanfaatan Dana Desa (DD) di berbagai daerah terus terjadi, sejumlah temuan bahkan sampai tindakan hukum sudah menjerat sejumlah Oknum Pejabat dan sejumlah perangkat Desa. Namun itu belum menyurutkan niat sejumlah oknum Penjabat dan perangkat Desa agar ketakutan untuk melakukan praktek penyimpangan terhadap pemanfaatan DD, karena sampai saat ini masih ada sejumlah temuan dan laporan yang datang dari masyarakat.

Arvin Romer, Ketua Pemuda Desa Kelly, Kecamatan Damer, Kabupaten MBD, kepada media ini menyampaikan, pemanfaatan DD di Desa Kelly sejak tahun 2016 sampai 2018 sarat penyimpangan.

Penyimpangan atas pemanfaatan DD ini disinyalir dilakukan oleh oknum Bendahara Desa, Soleman Pakniany.

Menurut Romer sejumlah penyimpangan DD itu diantaranya, di tahun 2016, anggaran pembebasan lahan untuk lokasi Tempat Pemakaman Umum yang dianggarkan melalui DD sebesar 100 juta rupiah hanya terealisasi sebesar 34 juta sedangkan 66 juta tersebut entah kemana.

Kemudian di tahun 2017, anggaran yang diperuntukan bagi Pemuda sebesar 20 juta dimana sebagian akan digunakan untuk pengadaan kostum olahraga sebanyak 100 pasang, oleh Bendahara hal itu dibelanjakan sendiri tanpa melibatkan salah satu unsur pemuda.

Besaran harga kostum per pasang ditambah logo adalah 120 ribu, jika dikalikan dengan 100 kostum itu berarti menghabiskan dana sebesar 12 juta rupiah, sisa anggaran 8 juta dari total alokasi anggaran 20 juta untuk pemuda tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Soleman sebagi Bendahara, ungkap Romer.

Selain itu, lanjutnya, ada juga pembayaran upah kerja dimana pada pembayaran tahap pertama berupa panjar, dimana setiap pekerja dibayar sebesar 2 juta rupiah dari 4 juta total biaya upah kerja per orang.

Pada pembayaran tahap pertama berupa panjar sebesar 2 juta, itu setiap pekerja menandatangani kwitansi pembayaran dengan nominal angka Rp. 2.000.000 dengan menandatangani kwitansi, saat pembayaran tahap kedua setiap pekerja juga diminta menadatangani kwitansi namun dengan nominal angka yang tertera sebesar Rp. 4.000.000, hal ini tentu menjadi tanda tanya, jelas Romer.

Dirinya menambahkan, selama ini keberadaan Dana Desa dan pemanfaatannya tidak jelas dan trasnparan kepada masyarakat, bahkan pertanggungjawaban juga tidak pernah dilakukan secara terbuka dalam rapat  bersama BPD, yang mengetahui itu adalah  Bendahara Desa Soleman Pakniany dan Mantan Pejabat Desa, Alm. Petrus Rumpeniak.

Terkait persoalan ini, Romer bersama Pejabat Desa yang Baru, Mihel Pesumain serta BPD akan segera membuat laporan resmi terkait indikasi penyelewengan DD Desa Kelly untuk disampiakan ke pihak Kepolisian maupun Kejaksaan agar segera mengusut pengunaan DD oleh Oknum Bendahara yang selama ini diduga dipakai untuk memperkaya diri, karena selain indikasi penyelwengan yang sudah disebutkan masih ada lagi kejanggalan lainnya, beber Arvin.

Sementara itu, Bendahara Desa Kelly, Soleman Pakniany ketika dikonfirmasi melalui telephone selulernya membantah semua tudingan yang dialamatkan kepada dirinya.

Menurut Soleman, kenyataan yang terjadi dalam penggunaan dan pemanfaatan DD tidak seperti yang disampaikan Arvin Romer, semua anggaran pemanfaatan DD dilakukan sesuai dengan hasil rapat dan kesepakatan bersama.

Terkait pembayaran upah kerja dengan 2 kwitansi yang berbeda nominal dengan yang seharusnya, menurut Soleman, kwitansi yang pertama berupa pembayaran panjar sebesar 2 juta itu tidak dipakai dalam laporan pertanggungjawaban, yang dipakai adalah kwitansi kedua dengan nominal 4 juta rupiah, sedangkan kwitansi pertama tidak dipakai dan itu sudah disobek dihadapan rapat bersama, jelas Soleman.

Dirinya juga menyampaikan kalau selama ini transparansi dan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan DD selalu dilakukan sesuai dengan prosedur.

“Kalau ada indikasi penyelewengan, tentu selama ini saya sudah dipanggil oleh pihak Kejaksaan, bahkan selama ini Desa Kelly tidak pernah ada temuan penyelewengan dan sebagainya,” papar Soleman.

Jadi semua informasi yang disampikan kepada media itu tidak benar, tandasnya.

“Terkait dengan kwitansi pembayaran panjar upah kerja, kwitansi yang pertama senilai dua juta, kemudian kwitansi kedua sebesar empat juta. Itu dalam rapat kwitansi yang pertama sudah saya sobek dihadapan rapat bersama dengan yang juga dihadiri oleh Babinkamtibmas setempat,” jelasnya. (AT008)

Jadilah Orang Pertama share:
author