RAKYAT MBD SULIT MENAGIH JANJI KAMPANYE PASANGAN ORNO

Catatan : Jeremy Lekpey
Jurnalis Maluku Barat Daya

“Janji kepala daerah adalah merupakan sebuah janji publik ketimbang janji perdata. Sekalipun begitu, bukan berarti kalau janji-janji politik seorang Kepala daerah tidak bisa dituntut secara hukum. Sebaliknya janji kepala daerah bisa ditagih secara hukum, bila dilihat dari Prespektif hukum tata negara. Caranya adalah rakyat bisa menyampaikan ‘wanprestasi’ kepala daerah itu kepada anggota DPRD, dan selanjutnya anggota dewan bisa mempertanyakan ingkar  janji itu kepada sang kepala daerah”.
(Irman Putra Sidin / Pakar hukum tatanegara).
Kaitannya dengan ini, maka kondisinya nyaris mirip di Maluku Barat Daya

– Konstelasi politik menjelang Pemilukada (Pemilihan umum kepala daerah) Kabupaten Maluku Barat Daya kian hari kian memanas. Di media sosial maupun media maenstream muncul beragam nama-nama dan tokoh-tokoh politik asal bumi Kalwedo dengan sejumlah jargon dan konsepnya masing-masing dalam menata Maluku Barat Daya lima tahun mendatang. Ada nama politisi kawakan, namun ada pula yang dadakan.
Sejauh ini rakyat belum terlalu fokus pada berbagai spekulasi perhelatan menuju 2020. Sebab sebagai pemegang kedaulatan tunggal, (rakyat Maluku Barat Daya) masih fokus pada janji politik pasangan Orno – Noach (ORNO) pada saat kampanye dan dilantik menduduki tampuh kekuasaan dulu.
hal ini penting dilakukan saat ini sebab, kelihatannya janji-janji itu kian abstrak menyusul koalisi humanis yang dulu terbangun kini berubah menjadi kongsi pragmatis . Kondisi ini tergambar jelas ketika selama ini tipologi politik yang dipertontonkan adalah politik dagang sapi di daerah penghasil kerbau.

visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang konon ingin menciptakan masyarakat Maluku Barat Daya yang tangguh, cerdas, mandiri dan sejahtera serta lestari seolah jauh panggang dari api.

rakyat menilai selama ini seolah tidak ada sebuah gerakan perubahan yang berarti serta gebrakan fundamental yang mengarah kepada perbaikan kesejahteraan dan pembangunan daerah namun balasan dendam politik yang menyeruak dan dipertontonkan antar faksi sehingga menimbulkan wanprestasi dikalangan rakyat.

Kepentingan dan kepercayaan rakyat seolah diperdagangkan dengan jabatan atau lebih dikenal dengan politik “dagang sapi”
Padahal sejatinya jabatan itu harus digunakan demi dan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Rakyat beranggapan, mestinya pasca Bupati Maluku Barat Daya Drs.Barnabas Orno dilantik menjadi wakil gubernur Maluku maka secara otomatis Wakil Bupati Benyamin Thomas Noach ST mengisi kekosongan jabatan Bupati namun yang tak nampak adalah Visi dan misi Pemerintah Daerah yang dulunya diusung pasangan ini (ORNO -NOACH) seolah tak otomatis dilanjutkan oleh penggantinya. Yang terjadi adalah saling adu kekuatan antar faksi (kubuh-kubuan) sehingga endingnya mengorbankan rakyat. Seluruh energi, konsentrasi dan waktu untuk bekerja dalam melayani rakyat, hanya dihabiskan untuk membalaskan dendam politik.
Hal inilah yang membuat rakyat Maluku Barat Daya sulit untuk menagih janji kampanye dari pasangan “Orno” (Orno-Noach). Banyak kepentingan rakyat yang belum diwujudkan sehingga mereka berharap Pemerintahan yang baru bisa mampu memperjuangkannya.
Disisi lain, Wakil rakyat hanya berleha-leha menggunakan uang rakyat. Kondisi ini membuat para legislator kita tak bisa lepas dari stigma Dewan Penipu Rakyat Daerah (DPRD). Beragam perilaku dan budaya konsumerisme dan hedonisme yang ditonjolkan ketimbang mengawal aspirasi rakyat membuat rakyat geram dengan perilaku wakil rakyat.
Semoga, dengan adanya pergantian pemimpin ditengah masa jabatan ini, dapat menjembatani kepentingan rakyat dan bisa merealisasikan janji-janji kampanye yang dilakukan pada saat kedua pasangan (ORNO-NOACH ) masih bersanding dulu. Sebab bagaimanapun daerah ini membutuhkan sosok pemimpin yang berintegritas tinggi dan tidak bermasalah sehingga dapat mengubah segala macam persoalan menjadi tantangan dan peluang. (AT – 016)

Jadilah Orang Pertama share:
author