PT. Maluku Membangun Tuntut Pengakuan Akta Eigendom, Untuk Kedua Kali Aktifitas Kantor ATR/BPN Maluku Nyaris Berhenti

Ambontoday.com, Ambon.-  Lagi lagi Kantor Wilayah ATR/BPN Maluku dan Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dituntut dan diblokir PT. Maluku Membangun untuk kedua kalinya, setelah aksi pemblokiran pertama dilakukan oleh PT. Maluku Membangun pada 19 Agustus 2018, kini di tanggal sama 19 Agustus 2019 aksi serupa dilakukan oleh pihak yang sama.

Namun, di aksi kedua ini PT. Maluku Membangun menurunkan Laskar Wibera (wajib bela Negara) dari DPD Pejuang Siliwangi Provinsi Maluku, yang dikomandoi oleh Lutfi Attamimi yang juga adalah Direktur PT. Maluku Membangun.

Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018, PT. Maluku Membangun melakukan pemblokiran terhadap pintu gerbang masuk Kanwil ATR/BPN Maluku dan akses jalan menuju Kantor Pertanahan Kota Ambon menggunakan material tanah sirtu, di tahun ini PT. Maluku Membangun menurunkan Laskar Wibera dari DPD Pejuang Siliwangi Maluku dengan kostum kaos loreng dan ikat kepala pita Merah Putih yang langsung melakukan pendudukan dan memblokir aktifitas kantor ATR/BPN Maluku, Senin 19 Agustus 2019.

Kepada wartawan di depan kantor Kanwil ATR/BPN Maluku, Lutfi Attamimi, Direktur PT. Maluku Membangun sekaligus Ketua DPD Pejuang Siliwangi Maluku menyampaikan, aksi yang dilakukan hari ini adalah kelanjutan dari aksi yang dilakukan tahun sebelumnya.

“Aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari tahun 2018 lalu, kalau tahun lalau kita menggunakan material sirtu untuk pemblokiran pintu masuk, tahun ini kita langsung menduduki kantor sampai ada niat baik Kanwil ATR/BPN Maluku menanggapi tuntutan kami.

Selama ini pihak Pertanahan terkesan acuh dan diam terhadap tuntutan PT. Maluku Membangun yakni pengakuan atas kepemilikan tiga persil tanah Eigendom Verponding 986, 987 dan 988 sesuai akta yang dipegang PT. Maluku Membangun dimana bangunan kantor milik Kanwil ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Ambon berdiri di atas salah satu persil lahan Eigendom Verponding nomor 987,” jelas Attamimi.

Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat Polres Pulau Ambon dan PP Lease, dan setelah melalui negosiasi yang panjang, akhirnya pegawai dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Maluku diijinkan melakukan apel pagi hari Senin yang dipimpin langsung oleh Kepala kantor Wilayah ATR/BPN Maluku, Oloan Sitorus.

Usai memimpin upacara apel pagi, Oloan Sitorus yang bermaksud diwawancarai wartawan terkait aksi yang dilakukan PT. Maluku Membangun enggan memberikan komentar dan langsung masuk kantor.

Setelah itu, KTU Kanwil ATR BPN Maluku, Heru Muljianto meminta pihak aparat dari Polres Ambon untuk meminta pimpinan PT. Maluku Membangun, Lutfi Attamimi berdialog di dalam kantor namun wartawan tidak diijinkan masuk.

Setelah hampir setengah jam berdialog di dalam kantor, tampak Direktur PT. Maluku Membangun keluar bersama sejumlah Kepala Bidang dan KTU.

KTU Heru Muljianto yang diminta waktu oleh wartawan untuk melakukan wawancara dengan pimpinan terkait hasil pertemuan, meminta wartawan untuk bersabar menunggu dirinya berkoordinasi dengan pimpinan, namun hampir satu jam menunggu taka da tanda tanda wartawan dipertemukan dengan Pimpinan Kanwil ATR/BPN Maluku dan Kakantah Kota Ambon.

Wartawan kemudian menuju Kantor PT. Maluku Membangun untuk melakukan konfirmasi lanjutan dengan Lutfi Attamimi terkait hasil pertemuan di Kantor ATR/BPN.

Menurutnya, dalam pertemuan tadi, Kakanwil ATR/BPN Maluku, Oloan Sitorus tidak bersama sama, hanya diwakilkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Marulak Togatorop.

“Ini menadakan kalau Kakanwil ATR/BPN Maluku, Oloan Sitorus tak punya nyali dan terkesan melarikan diri dari persoalan ini. Padahal sebelumnya dia baru saja memimpin upacara apel pagi.

Dalam pertemuan bersama itu, pihak Kanwil ATR/BPN Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon bersepakat memberikan waktu satu minggu untuk memberikan jawaban atas tuntutan PT. Maluku Membangun. Dan jika satu minggu nanti yakni Senin tanggal 26 Agustus 2019 pihak BPN ingkar janji atau memberikan jawaban yang tidak sesuai tuntutan PT. Maluku Membangun maka kita akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi dengan menurunkan Laskar Wibera yang lebih banyak,” tegas Lutfi.

Dikatakan, saat ini PT. Maluku Membangun tidak main main lagi, karena sudah bertahun tahun tuntutan agar BPN mengakui hak PT. Maluku Membangun sesuai akta 3 persil Eigendom itu tidak digubris. Pihak BPN hanya berdalih ini tanah Negara padahal tidak bisa membuktikannya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. Maluku Membangun, Jidon Kundrat Batmomolin,SH., M.hum  pada kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya bersama klienya memiliki bukti kepemilikan persil tanah Eigendom Verponding yang akurat, sehingg hari ini, PT. Maluku Membangun melalui Pejuang Siliwangi melakukan pendudukan atas lahan tersebut.

“Bukti Kami sangat kuat dan akurat jadi kami tidak ragu melakukan upaya hukum baik itu perdata maupun pidana terhadap siapa saja yang dengan sengaja menguasai dan atau memiliki bidang tanah di atas ex Eigendom Vepronding dimaksud.

Dengan demikian kami sangat mengharapkan dan menghimbau kepada kantor Kanwil ATR/BPN Maluku maupun Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk secara nyata nyata mengakui bahwa tanah yang di atasnya berdiri Kantor tersebut adalah benar milik PT. Maluku Membangun, dan sesuai kesepakatan waktu yang diberikan satu minggu nanti harus di betul betul dilaksanakan jangan sampai kami melakukan tindakan tindakan yang lebih jauh dan bisa merugikan BPN,” tandas Batmomolin.

Dijelaskan, secara hukum klien kami sudah membayar pajak kepada pemerintah maka itu menjadi hak PT. Maluku Membangun.

“Kami memiliki bukti kuat dan akurat ada sekitar 14 bukti dokumen yang dapat menyatakan bahwa tanah itu adalah benar hak milik PT. Maluku Membangun. jadi siapapun yang mengklaim bahwa itu adalah hak milik dia berdasarkan sertipikat yang diterbitkan oleh BPN dengan sendirinya gugur.

Karena menurut kami, sertipikat yang diterbitkan oleh BPN di atas tiga persil lahan Eigendom Verponding dimaksud adalah cacat hukum. Sudah nyata kami menempuh berbagai proses baik itu perkara perdata maupun pidana di tingkat pengadilan negeri maupun sampai ke MA kami menang. Itu pertanda bahwa benar tanah itu adalah milik PT. Maluku Membangun. AT008

Jadilah Orang Pertama share:
author