LLDIKTI Wilaya Maluku Malut Ikuti Gelar Pendidikan Anti Korupsi Oleh KPK

Ambon, ambontoday.com – Sehubungan dengan surat Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan Komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Hasil Rapat Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi, untuk meningkatkan kapasitas dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau dosen Pancasila, mengampu mata kuliah pendidikan Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer (TOR) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah XII tahun 2019.

Kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 dosen dari perguruan Tinggi yang berbeda-beda di LLDIKTI XI Maluku dan Maluku Utara dengan Narasumber KPK Pusat.

“Pendidikan anti korupsi yg dipaduhkan dalam matakulia Pancasilah atau Pendidikan Kewarga Negaraan, harus dikuasai oleh Dosen maupun tenaga pengajar lain” kata Agus Kusnandar Kepala Satuan Pendidikan Tinggi dan Kementrian Lembaga di Santika Hotel Kamis (5/9/2019).

Dikatakan juga, KPK memang diatur dalam UU 30 pasal 13 tupoksi yaitu penindakan dan pencegahan, KPK juga memiliki tugas untuk menjalankan pendidikan anti korupsi kepada generasi muda agar dapat merubah paradigma berpikir dari para kaum intelektual muda. KPK dalam hal ini telah bersinergi dengan Kemenristek-Dikti untuk nantinya dapat mengakomodir Pendidikan Anti Korupsi ke Kurikulum  sehingga dapat di input sebagai mata Kuliah di perguruan Tinggi.

“Kami akan paduhkan pada kurikulum baik ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi” ujarnya.

Lanjutnya, rencananya kemenristek Dikti akan mengeluarkan peraturan Ristek Dikti terkait Pendidikan Anti Korupsi yang nantinya akan dimasukan ke Kurikulum masing-masing perguruan Tinggi secara Nasional. Kegiatan Training Of Trainer yang di selenggarakan oleh Lembaga Layanan Dikti (LLDIKTI) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga pendidikan dalam hal ini dosen – dosen Perguruan Tinggi yang nantinya akan mengajarkan mata Kuliah Anti Korupsi kepada para Mahasiswa.

“Pendidikan anti korupsi perlu diterapkan didunia pendidikan, maka keyakinan kami kedepan tingkat korupsi di NKRI teristimewa Maluku” tutur Kusnandar.

KPK pun berharap bahwa dengan adanya pendidikan anti korupsi di lingkup kampus dapat mempersiapkan dan merubah paradigma berpikir dari kaum intelektual muda karena mareka mahasiswa sebagai generasi penerus Bangsa yang pada saatnya akan bekerja sebagai Politisi, ASN, Pejabat Negara dan Pengusaha 10 sampai 30 Tahun mendatang dapat menjadi pribadi yang hebat, mandiri, tangguh dan jujur ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

“Kami berharap dan mempunyai keyakinan, kedepan Generasi penerus bangsa akan bersih dari korupsi, sehingga KPK membuka ruang untuk menerima informasi berupa laporan dari berbagai elemen masyarakat, jika terealisasi maka kedepan Indonesia akan melahirkan generasi penerus Bangsa yang berintegritas” tutup Agus. (AT/paet)

Jadilah Orang Pertama share:
author