Soal Blok Masela, Gubernur Tidak Mau Orang Maluku Jadi Penonton

  1. Ambon, ambontoday.com – Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengimbau Bupati dan Walikota se-Maluku untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia bagi kesejahteraan masyarakat. Terkait pengembangan gas abadi Blok Masela, mantan Korps Komandan Brimob Polri ini tidak mau anak-anak Maluku kemudian hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Saya tidak ingin anak-anak kita kelak, hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Gubernur saat dibuka Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Maluku tahun 2019 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9). Hadir juga dalam pertemuan itu, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik tingkat Provinsi, maupun Kabupaten / Kota.

Gubernur mengatakan, sesuai rencana pengembangan (Perencanaan Pembangunan) Blok Masela telah disetujui oleh Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, jadwal untuk persiapan pembangunan sudah dilakukan tahun 2020. Ketika melakukan produksi, baru dilakukan tahun 2027.

Hanya saja, tangguh Gubernur, tahap konstruksi lapangan gas abadi Blok Masela ini akan berjalan setelah perjanjian lahan, tata ruang, dan amda yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selesai diproses hingga batas waktu tahun 2022.

“Saya ingin mempercepat prosesnya. Jika masalah lahan dan amdal sudah beres pada tahun 2020, berarti pembangunan dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali, ”katanya.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga sudah siap. Pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi terkait dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, perguruan tinggi dan lembaga terkait, dapat menyiapkan dengan baik penyelamatan tenaga di Blok Masela.

Selain itu, Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota untuk mengundang investor aktif membuat investasi di daerahnya. Menurutnya, ada empat perkara besar yang menjadi alasannya kembali ke Maluku untuk menjadi Gubernur.

Pertama, karena Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, secara presentasi penduduk, tingkat pengangguran di Maluku tertinggi Nasonal. Ketiga, pelayanan publik Maluku masih mendapat rapor merah, khususnya pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Keempat, karena investor enggan berinvestasi di Maluku padahal daerah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

“Khusus perkara yang keempat, yakni mendatangkan investor untuk turut membangun Maluku, saya butuh dukungan dan pro-aktif dari para bupati dan walikota,” katanya.

Gubernur mengatakan, hal itu dapat dilakukan jika Bupati dan Walikota, dapat membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor, seperti melalui kebijakan di bidang perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan penyediaan lahan.

Ia juga meminta agar para kepala daerah meningkatkan peran pengusaha sehingga mampu memberikan kontribusi bagi daerah.

“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas untuk anak-anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dilengkapi dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai, ”jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur mengutip, angka kemiskinan dan mengutip di Maluku masih tinggi. Namun sesuai data BPS, telah terjadi penurunan angka kemiskinan, pada bulan Maret 2018 hingga Maret 2019 sebesar 0,43 persen. Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku hingga bulan Maret 2019, sebesar 6,09 persen.

“Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan membebaskan di Maluku,” tandasnya. (AT / lamta)

Jadilah Orang Pertama share:
author