Hariono : 2018, 160 Pengguna LJK Tak Paham Hak dan Kewajiban

Ambon, Ambontoday.com- Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku pada tahun 2018 lalu, sebanyak 160 pengguna Lembaga Jasa Keuangan (LJK) belum memahami hak dan kewajiban, manfaat dan produk yang digunakan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pengawasan LJK Provinsi Maluku, Setyo Hariono saat membaca sambutan Kepala OJK Maluku dalam acara Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, yang berlangsung di Hotel Santika Primer-Ambon, Selasa (17/9/2019).

Hariono mengakui, sangat penting dibutuhkan peran aktif Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) khususnya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

“Dengan ini, Departemen Literasi dan inklusi keuangan OJK memilih Maluku sebagai lokasi atau tempat guna penyelenggaraan sosialisasi ketentuan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK),” katanya.

Menurutnya, untuk meningkatkan pemahaman PUJK khususnya terkait implementasi ketentuan di bidang EPK di Provinsi Maluku, Kantor OJK Maluku memberi kesempatan kepada PUJK lebih memperkuat hak dan kewajibannya di bidang keuangan dengan mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya.

“Karena, Seperti telah kita ketahui bersama dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan oleh seorang konsumen terkadang ditemui konflik atau masalah, baik yang disebabkan oleh PUJK maupun yang disebabkan oleh konsumen itu sendiri. Permasalahan yang terjadi biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat atau ketimpangan informasi. Hal ini yang turut mempengaruhi permasalahan yang muncul adalah implementasi pokok nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang belum sepenuhnya dijalankan oleh POJK dalam memberikan layanan kepada konsumen Sebagai pengguna produk dan jasa keuangan,” jelasnya.

Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat juga sangat mempengaruhi penyerapan dan penerimaan informasi terkait produk dan atau layanan Jasa Keuangan di Provinsi Maluku.

“Sekarang ini, tingkat literasi keuangan 29,66 persen dan inklusi keuangan 67,82 persen turut berpengaruh dalam pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. Oleh karena itu sejalan dengan implementasi strategi nasional keuangan inklusif terutama pada pilar edukasi keuangan melalui pondasi kebijakan dan regulasi yang kondusif, OJK telah menerbitkan peraturan yang wajib digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan,” akuinya

Untuk itu, Ia berharap, sosialisasi kententuan EPK dapat bermanfaat bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di Provinsi Maluku yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (AT/elis)

Jadilah Orang Pertama share:
author