Bupati KKT Dianggap Tidur Menyelesaikan Hak Masyarakat Tanimbar

Ambon, Ambontoday.com – Proyek Trans Yamdena yang merupakan salah satu proyek terbesar di Maluku, yang menenalan anggaran milyaran rupiah tersebut, dari proyek tersebut, banyak janjian yang dilontarkan pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Bupati KKT Petrus Fatlolon dimintah proaktif dalam menindaklanjuti tanggungjawab Pemerintah KKT, guna melunasi sejumlah tanaman milik masyarakat Desa Keliobar, yang dicabut guna pelebaran jalan Larat – Lamdesar Timur.

Awal pekerjaan pelebaran oleh PT. Windu yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), anggaran tersebut diperuntukan guna pekerjaan jalan bukan untuk pelunasan tatanaman milik masyarakat.

Kepada ambontoday.com Kepala Desa Keliobar Zet Lodar Kamis (21/3/2019) melalui Henponya mengatakan “pada tahapan pertama warga sudah dibayar oleh pihak Pemda KKT, kok dari Bulan Maret 2018 hinga saat ini belum dibayar tatanaman milik masyarakat Desa Keliobar” Kata Lodar

Dikatakan juga, masyarakat yang merasa bahwa tatanaman mereka belum dibayar selalu menyalahkan pihak desa karena proses mediasi untuk penggusuran dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa, namun untuk mengeksekusi hak-hak masyaratakat itu adalah Pemerintah Kabupan bukan Pemerinta Desa.

“Saya sebagai Kepala Desa hanya memediasi guna memperlancar pekerjaan, mengingat ini untuk kepentingan banyak orang, terkait proses pembayaran itu merupakan tanggungjawab Pemda KKT, yang seharusnya seperti itu, namun kenyataannya di Desa Keliobar Kami pihak Pemdes yang selalu dsahlakan oleh masyarakat” Kesalnya.

Ketua Persekutuan Pemuda Keliobar (PPK) Ambon Niko Saulahirwan angkat bicara, Saulahirwan minta keseriusan Bupati dalam menyikapi persoalan ini, karena, menyangkut hak-hak masyarakat Desa Keliobar juga merupakan tanggungjawabnya dan seluruh Fungsonaris PPK Ambon bersama anggota.

“Saya memintah kepada pa Bupati untuk sekiranya serius, terkait pembayaran tatanaman milik masyarakat Desa keliobar, ini sudah satu tahun lamanya, setahu saya anggarannya sudah diketuk oleh DPRD, kok mengapa anggaranya belum dicairkan, ada apa ini, jangan Bupati kelihatan tidur dalam menyikapi persoalan masyarakat, karena terkait uang itu sangat – sangat sensitif, dan akan menimbulkan gejolak curiga mencurigai antara masyarakat dengan pemerintah Desa” kata lelaki Urtatan yang beru saja dipercayakan oleh seluruh peserta Rapat Umum Anggota (RUA III) Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku (HIMAPEL) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Ambon, sebagai Ketua terpilih yang siap dilantik.

Ditambahkanya, masyarakat telah melakukan aksi damai bersama dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Tanut yang diterima langsung oleh Camat Daniel Sabono, namun tidak ada realisasi karena wewenang penuh ada pada Bupati.

“Kami sebagai anak Negeri Urtatan akan menyatukan presepsi, baik yang ada di Ambon dan seluruh Kabupaten Kota untuk melakukan aksi protes, baik itu di Kabupaten bakan di Balai Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilaya Maluku Maluku Utara, karena kami merasa bahwa masyarakat sementara ditipu oleh Pemerintah KKT dan juga satker bahkan juga PT. Windu” terangnya.

Diharapkannya, agar ada perhatian serius dari Bupati dalam menyikapi dan merealisasi hak-hak rakyat yang hanya seberapa,mengingat mereka juga sangat membutuhkan guna pendidikan anak-anak mereka. (AT – 025).

Jadilah Orang Pertama share:
author