Buru dan MTB Terancam Tidak Ikut Pilkada 2017

Ambontoday.com, Ambon – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku dapat membatalkan daerah-daerah yang akan ikut Pelilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditahun 2017 nanti apabila daerah yang akan ikut Pilkada tidak menandatangai MPHD. Hal ini ditegaskan ketua KPUD Maluku Musa Toekan, S.Sos, M.Si kepada Spektrum di kantor Gubernur Maluku (16/3).

Menurut dosen FISIPOL Unpatti ini, (30/4) merupakan batas akhir penadatangan MPHD antara KPU dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terutama untuk daerah-daerah yang akan ambilbagian dalam Pilkada 2017 mendatang.

Sebagaimana di ketahui 2017 ada kabupaten/kota di Maluku yang siap gelar Pilkada diantaranya, Kabupaten Buru, Maluku Tengara Barat (MTB), Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Ambon, bahkan dari 5 daerah ini hanya kabupaten Buru dan MTB yang teracam dibatalkan apabila sampai waktu yang ditentukan tidak juga mendatangani MPHD tersebut.

“Sampai saat ini dari sekian anggaran yang diusulkan oleh KPU masing-msing yang akan melaksakan Pilkada 2017 mendatang hanya 3 kabupaten/kota yang setujui dengan anggaran yang diajukan oleh KPU ke Pemkab/Pemkot, dan hanya 2 daerah yang tidak setujui atau masih ragu dengan anggaran yang disulkan tersebut dinataranya, Buru dan MTB sementara untuk SBB,Kota Ambon dan Malteng sudah setujui dengan anggaran yang diajukan bahkan sudah menganansur anggaran tersebut ke KPU,”katanya.

Dilanjutkannya, Pemkab masing-masing yakni bupati dapat mendukung usulan anggaran yang sudah diajukan KPU tersebut, lagian anggaran yang disulkan sudah sesuai dengan kebutuhan anggaran yang nantinya digunakan oleh KPU dalam tahapan Pilkada bahkan sampai pada Pilkada nantinya.

“Maka (30/4) merupakan batas waktu yang dberikan KPU kepada Pmkab untuk dapat menandatangani MPHD tersebut dan apabila sampai waktu yang ditentukan Pemkab belum juga menandatangani maka KPU dapat membatalkan daerah-daerah tersebut untuk tidakikutdalam Pilkada nantinya,”katanya.

Lebih jelas dikatakannya, apalagi Mei nanti sudah dibentuk PPK dan PPS yang juga masuk tahapan Pilkada sehingga dibtuhkan kesiapan anggaran yang dibutuhkan, bahkan 1 Mei KPU sudah akan lakukan pemberitahuan tentang persyaratan calon persorangan, dan Juli nanti calon perseorangan diwajibkan memasukan data dukungan ke KPU, sementara untuk pendaftaran asamgan alon akan dilakukan padaAgustus dan penetapan pada 30 September penetapan pasangan calon.

“Setelah penetapan pasangan calon maka masuk masa kampanye yang sampai 3 bulan diberikan oleh Partai Politik dan pasangan calon bahkan perorangan untuk medapatkan dukungan dan simpati masyarakat,karena itu diharapkan Pemkab/Pemkot dapat menidaklanjuti persoalan ini dengan baik untuk suksesnya Pilkada 2017 nanti,”kata dekan FISIPOL Darulsalam ini.(AT.007)

Jadilah Orang Pertama share:
author